Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekayasa Sistem Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 dalam Negara Demokrasi Donis Daviska; Rahmat Robuwan; Rio Armanda Agustian; Bunga Permatasari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82476

Abstract

Dalam sistem demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat secara langsung, proporsional, dan inklusif tanpa hambatan berlebihan yang membatasi hak konstitusional peserta pemilu. Namun, di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini kerap membatasi jumlah pasangan calon dan berpotensi mereduksi pilihan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 kemudian mengubah lanskap hukum tersebut dengan meninjau ulang relevansi ambang batas dalam sistem presidensial multipartai. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis rekayasa sistem pemilu presiden pasca-putusan MK tersebut, khususnya dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan merujuk pada pendapat para ahli, buku, serta jurnal hukum dan politik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial multipartai, presidential threshold kerap menimbulkan ketegangan antara stabilitas koalisi dan hak partai politik untuk mengusung calon. Putusan MK membuka peluang untuk mengevaluasi kembali ambang batas tersebut, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai relevansinya ke depan. Simpulan dari tulisan ini adalah bahwa rekayasa sistem pemilu presiden perlu menyeimbangkan antara kebutuhan penyederhanaan kontestasi dan prinsip demokrasi yang partisipatif. Putusan MK menjadi momentum penting untuk mendesain ulang ambang batas yang lebih adil, serta memberikan gambaran tentang potensi perubahan proses dan partisipasi dalam pemilu presiden.
Aspek Hukum dan Tantangan Regulasi dalam konservasi Energi Berbasis Biomassa Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bunga Permatasari; Ave Agave Christina Situmorang
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/raa21d46

Abstract

Pemanfaatan biomassa kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan memiliki potensi strategis dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, implementasinya memerlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas agar dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip konservasi energi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan regulasi dalam pengembangan konservasi energi berbasis biomassa kelapa sawit oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta berbagai peraturan turunan, regulasi di tingkat daerah masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur pemanfaatan biomassa kelapa sawit. Tantangan utama meliputi disharmonisasi peraturan, keterbatasan instrumen hukum daerah, minimnya insentif bagi pelaku usaha, serta kendala teknis dan pembiayaan dalam penerapan teknologi konversi energi biomassa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi daerah yang komprehensif, integrasi kebijakan energi dan lingkungan, serta pemberian insentif dan dukungan teknologi untuk mendorong konservasi energi berbasis biomassa kelapa sawit di Bangka Belitung.