Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Global Strategis

Nordic Economy Model: Principle for Economic Democracy Fauzi Firmansyah Prakoso; Katong Ragawi Numadi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.79-102

Abstract

Globalisasi dan neoliberalisasi ekonomi ditandai dengan semakin dominannya praktik ekonomi kapitalisme lintas batas negara. Pada fase ini terjadi intensifikasi proses industrialisasi sejalan dengan semakin terbukanya arus perdagangan dan investasi global. Hal ini pada kenyataanya menghasilkan dampak negatif, kecenderungan mengejar pertumbuhan dan keuntungan ekonomi mengakibatkan negara mengabaikan prinsip paling dasar dalam perekonomian yaitu kesejahteraan masyarakat. Faktanya dewasa ini distribusi kekayaan cenderung tidak berimbang yang mana kontrol ekonomi terbesar justru berada pada sebagian kecil kelompok masyarakat, sementara sebagian besar kelompok masyarakat lainnya cenderung termarjinalkan. Demokrasi ekonomi merupakan konsep alternatif terhadap perkembangan ekonomi modern. Bahwa perhatian utama adalah terciptanya kesetaraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menjadi moderasi bagi perdebatan kapitalisme dan sosialisme, bahwa keterlibatan negara harus dilakukan dalam derajat tertentu guna menanggulangi dampak negatif perkembangan kapitalisme modern. Salah satu bentuk implementasi konsepsi ini adalah model ekonomi di negara-negara Nordik. Negara-negara ini memiliki tingkat kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi tertinggi melalui adanya sistem pengeluaran negara yang berfokus terhadap aspek sosial masyarakatnya. Salah satu wujud keberhasilan model ekonomi ini dapat dilihat di Denmark yang mana pemerintah melakukan pembiayaan terhadap seluruh kebutuhan sosial masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan melalui sistem pajak dan pembiayaan secara kolektif.Kata-kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, Nordik, Denmark, Kapitalisme, KesejahteraanGlobalization and economic neoliberalism in practice are commonly associated with thick capitalism in the domestic economy realm. In this phase, the intensification of the industrialization process took place with the increasing issuance of global trade and investment flows. This process produces a negative impact when it pursues economic growth, and economic benefits enhancement sets aside equality as the basic foundation of economic development. More than that, in the modern economy, only a small portion of the community controls the whole economic process, while most other community groups are marginalized. Economic Democracy is an alternative concept for the development of the modern economy. This concept argues that the economy should focus on the creation of economic equality for the whole community. This concept becomes a moderation for the debate between capitalism and socialism. Economic Democracy requires the state’s involvement to a certain degree to overcome the negative impact of modern capitalism development. One form of implementation of this conception is the Nordik model of the economy. The Nordic countries have the highest equality and economic prosperity through a high social expenditure for their society. One form of success of this economic model is paramount in Denmark, where the government finances all community social needs such as health and education through the tax system and collective financing.Keywords: Economic Democracy, Nordic, Denmark, Capitalism, Welfare
Global Response towards the Transnationalism of Illegal Rhinoceros Commodity Hunting and Trading in South Africa Numadi, Katong Ragawi; Ma'rifat, Filasafia Marsya
Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.1.2023.239-268

Abstract

Globalization, which coincides with the formation of a global economic network, has provided convenience in various aspects as well as created new threats, one of them is illegal poaching and illegal trade in wildlife commodities. This is illustrated in this paper through the integration of Africa into the dynamics of the global economy which also has a negative impact in the form of increasing cases of illegal poaching and trade in wildlife commodities, especially African rhino species. The results of this qualitative research found that the issue of poaching wild rhinos in the African region experienced a drastic increase in the early 2010s and reached its peak in 2016 with South Africa as the hotspot as well as the starting point of the supply chain on this issue. Even though the South African government has ratified the Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) and made various prevention efforts, the South African government is still experiencing bureaucratic limitations and conflicts of interest in dealing with this issue. As a result, the "transnational” term of illegal wildlife hunting and trade operations also requires other collaborative steps involving various international state organizations (IGOs) and non-state (INGOs) working in the same field. Keywords: Rhinoceros, Rhino Horn, South Africa, Poaching, Illicit Trade   Globalisasi yang bersamaan dengan terbentuknya jaringan perekonomian global pada faktanya telah memberikan kemudahan di berbagai aspek sekaligus memunculkan berbagai ancaman baru, salah satunya adalah perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal. Hal tersebut diilustrasikan dalam tulisan ini melalui integrasi Afrika ke dalam dinamika ekonomi global yang tidak hanya berdampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya kasus perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal, khususnya spesies badak Afrika. Hasil penelitian kualitatif ini menemukan bahwa isu perburuan badak liar di wilayah Afrika mengalami peningkatan drastis di awal dekade 2010-an dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan Afrika Selatan sebagai hotspot sekaligus titik awal rantai suplai dalam isu tersebut. Kendati pemerintah Afrika Selatan telah meratifikasi Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan melakukan berbagai upaya pencegahan, pemerintah Afrika Selatan nyatanya masih mengalami keterbatasan birokrasi dan konflik kepentingan dalam mengatasi isu tersebut. Alhasil, sifat transnasional dalam operasi perburuan dan perdagangan satwa ilegal juga menuntut adanya langkah kolaboratif lain yang melibatkan berbagai organisasi internasional negara (IGOs) dan non-negara (INGOs) yang bergerak di bidang yang sama. Kata-kata Kunci: Badak, Cula Badak, Afrika Selatan, Perburuan, dan Perdagangan Ilegal
Evaluating The Implementation of The Maputo Protocol in The Protection of Women's Rights in Kenya Numadi, Katong Ragawi
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.245-266

Abstract

The Maputo Protocol is the most progressive provision specified by the African Nations regarding the importance of women's protection. The content of the protocol was agreed upon by the board of the African Union in Maputo, Mozambique, in July 2003. Entering twenty years of implementation in 2023, 44 of 55 governments of the African countries have committed to protecting women's rights based on the protocol's provisions. Kenya has only ratified the protocol since 2010, which is relatively new compared to the other African countries. This research aims to explain and evaluate the implementation of the Maputo Protocol in Kenya from its ratification in 2010 until the end of 2023. This research uses a qualitative method to gain a comprehensive understanding by analyzing any information from official documents, previous research, related journals, news reports, and other secondary sources. The results show a huge commitment from the government, agencies, institutions, and the Kenyan community to improve women's conditions by supporting the protocol's implementation. As a result, women's rights in the country have shown some progress in recent years. However, some problems related to gender inequality still exist and need to be the primary concern of the government and the people of Kenya. Keywords: Maputo Protocol, Women’s Rights, Kenya   Protokol Maputo merupakan aturan mengenai perlindungan perempuan yang berlaku di kawasan Afrika. Pemberlakuan protokol disepakati oleh negara-negara anggota African Union di Maputo, Mozambik, pada Juli tahun 2003. Memasuki dua puluh tahun implementasi Protokol Maputo pada tahun 2023, sebanyak 44 dari 55 negara Afrika telah menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan protokol. Kenya merupakan salah satu negara yang baru meratifikasi Protokol Maputo pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi implementasi Protokol Maputo di Kenya sejak meratifikasi pada tahun 2010 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif dengan menganalisis berbagai informasi terkait dari dokumen kenegaraan, penelitian sebelumnya, jurnal, berita, dan sumber-sumber sekunder lainnya. Secara umum, diketahui bahwa sejak meratifikasi Protokol Maputo, Kenya telah menunjukkan beberapa progres perlindungan hak asasi perempuan. Kendati demikian, berbagai permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender masih terjadi dan patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan komunitas masyarakat di Kenya.  Kata-kata Kunci: Protokol Maputo, Perlindungan Perempuan, Kenya