p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publiciana
Nanda Erlambang
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Public Aministration: Implementasi Kebijakan Pemasangan Reklame Di Kota Kediri Nanda Erlambang
Publiciana Vol. 15 No. 01 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/publiciana.v15i01.459

Abstract

ABSTRAK Reklame sebagai sarana mempromosikan produk dan jasa ditempat umum menjadi masalah publik apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Pemasangan reklame yang tidak berizin dan dipasang tidak sesuai tempatnya terjadi di Kota Kediri. Melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan administratif, syarat teknis pemasangan, teratur dan tertata khususnya diwilayah Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemasangan reklame seperti baliho ditinjau dari alur pengurusan perizinan dan teknis pemasangannya. Selanjutnya secara konkret menjabarkan seluruh faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, Saldana digunakan untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan implementasi kebijakan pemasangan reklame di Kota Kediri. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data berasal dari pihak swasta pengguna reklame dan seluruh aparatur sipil negara di Dinas Penanaman Modal Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya keteraturan dan kesesuaian regulasi serta teknis perizinan pemasangan reklame. Adapun faktor pendukungnya yaitu tersedianya layanan mobile public service yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan berkala melalui balai desa setempat diwilayah Kota Kediri. Selanjutnya pendaftaran online perizinan pemasangan reklame melalui laman kswi.kedirikota.go.id dengan proses 1x24 jam juga memudahkan masyarakat. Namun masih ditemukan data pemasangan reklame tidak memiliki izin dan dipasang oleh oknum swasta tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Masalah mendasarnya adalah lokasi pemasangan reklame yang dilegalkan sangat terbatas yaitu hanya berjumlah 11 titik lokasi sedangkan tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Kediri.yang mencapai 63,404 km2. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Reklame, Kota Kediri
Administrasi Publik Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata (Study Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang): Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata (Study Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang) Nanda Erlambang
Publiciana Vol. 15 No. 02 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/publiciana.v15i02.668

Abstract

ABSTRAK Potensi pedesaan sebagai kawasan wisata merupakan inovasi kebijakan multifungsi yang dapat dikembangkan secara massif oleh pemerintah, hal ini dikarenakan adanya nilai guna dan materil yang dapat dimanfaatkan serta dirasakan oleh masyarakat sekitar. Program satu kecamatan satu desa wisata diimplementasikan di Kabupaten Lumajang yang merupakan realisasi inovasi kebijakan pengelolaan desa sebagai kawasan wisata untuk meningkatkan sektor ekonomi dan sarana pengenalan kearifan lokal yang dimiliki desa diwilayahnya. Tujuan penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan program satu kecamatan satu desa wisata sebagai upaya untuk mengevaluasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitaiif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lumajang dan situs penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Data primer dan data sekunder didapatkan pada narasumber dan instansi terkait dalam penelitian ini serta dikompilasi melalui teknik observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan metode mengumpulkan data, mereduksi, memaparkan, dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menggunakan model evaluasi formal kebijakan oleh William N Dunn, 1999 dengan karakteristik fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai. Selanjutnya dalam penelitian ini menunjukan adanya kelebihan dan kekurangan dari hasil evaluasi kebijakan satu kecamatan satu desa wisata berikut kelebihannya: pelaksanaan telah sesuai dengan karateristik fokus nilai dan dualitas nilai dari ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan yang dibuktikan adanya keterlibatan kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis) dalam mengelola desa wisata dan bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Selain itu interdependensi fakta dan nilai dibuktikan dengan aktualisasi sasaran daya tarik wisata meliputi bidang kebudayaan, sarana wisata dan pemasaran. Kekurangan program satu kecamatan satu desa wisata adalah tidak ada referensi dan bahan evaluasi retrospektif yang berorientasi pada masa lampau untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi program satu kecamatan satu desa wisata dikarenakan program ini baru dilaksanakan di Kabupaten Lumajang dan belum pernah diimplementasikan diwilayah Kabupaten/Kota lainnya. Saran yang diberikan yaitu secara kolektif diperlukan keterlibatan dan pendampingan akademisi dan praktisi yang berkompeten dibidang pengelolaan desa dan pariwisata dengan tujuan agar memiliki literasi ilmiah sebagai bahan stakeholder dalam merumuskan serta menetapkan indikator efektifitas dan efiseinsi program satu kecamatan satu desa wisata di Kabupaten Lumajang Kata Kunci: Evaluasi, Desa Wisata, Kabupaten Lumajang