Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK R. Taqwaty Firdausijah; Ami Priatna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2899

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (barang dan jasa), dalam bentuk pelayanan administrasi dan atau pelayanan umum yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat demi menciptakan terjadinya kesejahteraan, sehingga dalam hal ini kinerja dan efektivitas suatu pemerintahan akan terlihat baik atau buruk tergantung dari kredibilitas para penyelenggara pelayanan publik tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan publik pada umumnya adalah mengenai pelayanan publik yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan standar prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, masalah struktural birokrasi yang ada keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan faktor perilaku aparatur negara yang masih terlihat belum mencerminkan sikap dan atau karakter dari seorang pelayan publik. Dengan adanya permasalahan dalam pelayanan publik ini, maka diperlukan adanya kesadaran yang mengedepankan kepentingan publik, transparansi atau keterbukaan pelayanan publik, dan hal-hal lain yang berpotensi untuk untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dalam era globalisasi saat ini.
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPTAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus : Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah) Ami Priatna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap daerah memiliki hak dan kewenangan mengatur, menggali sumber daya-sumber daya / potensi-potensi yang di daerahnya secara mandiri, untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini sendiri dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan juga Usaha Milik Daerah (BUMD), atau dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam hal ini batasan masalahnya adalah mengenai retribusi daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi pelayanan pasar ini termasuk ke dalam retribusi jasa umum, hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan pasar memiliki peranan potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menghimpun dana sebesar-besarnya, dan menyokong pembangunan di daerah. Selain sumber daya keuangan, dalam pembangunan perlu juga memperhatikan peranan sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi pasar yang ada sehingga penerimaan dapat mencapai target, terlebih lagi dalam hal ini adalah UPTD Pasar Baleendah yang merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kabupaten Bandung, dan berada di dekat wilayah pedesaan dan kota, yang memiliki jumlah kios dan lapak pedagang yang relatif banyak.  Kata Kunci : Potensi, Penerimaan, Retribusi, PAD