Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA PENERIMA BLT DI SEI KERA HILIR 1 MEDAN Junaidi Naibaho; Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Julia Ivanna
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1186-1196

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengurai terkait Peran Pemerintahan Desa Sei Kera Hilir 1 dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Desa Penerima BLT dalam Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data diperoleh melalui dokumetasi, wawancara, dan observasi dengan analisis data berupa pengurangan data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu Dalam Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, penyalurannya sudah tepat dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Peran Pemerintah Desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa dan terkhusus warga desa yang menerima BLT dilakukan secara baik dengan memberikan kebebasan bagi warga desa untuk memilih sesuai hati Nurani.
SIKAP DIPLOMASI DAN HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK RUSIA-UKRAINA Hodriani Hodriani; Junaidi Junaidi; Dhiva Dalna Yuzar; Julia Ivanna
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.538-542

Abstract

Konflik antara Rusia dan Ukraina meningkat pada akhir Februari 2022, yang merupakan peristiwa politik global yang kompleks dengan implikasi, ekonomi, dan keamanan global yang signifikan. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional berupaya menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Penelitian ini bertujuan mengetahui sikap dan peran politik Indonesia dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan pengumpulan data berupa sumber jurnal, buku. Situs web, artikel populer, dan sumber lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip nonblok yaitu bebas dan aktif dalam pemerintahan di luar negerinya,
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks) Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Kahirunnisyah Nasution; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Fika Lumban Batu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4357-4366

Abstract

Hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang dimana keberadaanya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.  Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa  pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.