Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Nabila Azzahra
Universitas Bangka Belitung
Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung Andri Yanto; Nabila Azzahra; Azzura Gladisya; Mohammad Mardifa Zakirin; Muhammad Syaiful Anawar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1386

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metode dengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa depan. Analisis dilakukan dengan mencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang menyebabkan berbagai permasalahan, dan upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pasca pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal ini mengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dan kerusakan alam yang masif. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangan timah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah yang baik.
AKSELERASI PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO.3 TAHUN 2020 DI BANGKA BELITUNG Yosua Sandi R. Sembiring; Aramadanna; Fathiyah Umaini; Nabila Azzahra
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 03 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tin mining has become part of the potential, challenge, as well as the daily life of the people and local government of Bangka Belitung. As the largest tin-producing region in Indonesia and the second in the world, the Bangka Belitung government has a strong interest in ensuring that mining governance is sound, sustainable, and economically prospective, in accordance with the delegated authority. The issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 firmly separates the authority of the central and regional governments. One of the regional authorities is in the field of People's Mining Permits (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated in Law No. 4 of 2009, its implementation is still lame in the Serumpun Sebalai Country. The number of illegal tin miners continues to grow, while the number of IPRs used is still very limited. For this reason, by delegating IPR back to the regions, the Bangka Belitung government must prepare a new mechanism to ensure that the IPR network can be carried out optimally. By using a normative approach, this study focuses on the problems of smallholder tin mining and finds alternative strategic and prospective solutions to overcome them.
Co-Authors Andri Yanto Aramadanna Azzura Gladisya Fathiyah Umaini Mohammad Mardifa Zakirin Muhammad Syaiful Anawar Yosua Sandi R. Sembiring