Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung Andri Yanto; Nabila Azzahra; Azzura Gladisya; Mohammad Mardifa Zakirin; Muhammad Syaiful Anawar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1386

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metode dengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa depan. Analisis dilakukan dengan mencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang menyebabkan berbagai permasalahan, dan upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pasca pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal ini mengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dan kerusakan alam yang masif. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangan timah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah yang baik.
PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH: HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTDA Azzura Gladisya; Ade Yuni Sihombing; Puja Silvia
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 03 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional autonomy is a system or an authority owned by a region. The purpose of the establishment of regional autonomy is to develop the area and the contents that exist within the area. Regional autonomy is the independence of a region where the independence is closely related to making and making decisions about important matters within the region itself. Regional autonomy can also be interpreted as a regional autonomy authority. This authority is used to regulate and manage the interests of the local community in the autonomous region. This is based on the procedures for its own implementation and based on the aspirations taken from the community. In Law Number 32 of 2004 Article 1 number (5) explains that "Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations."