Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pajak Melati Hasyim Hasyim; Bonaraja Purba; Nadiyah Mawaddah; Wahyudi Ramadhan; Fauzan Zuhri Siahaan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1686

Abstract

Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, selain makanan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, pakaian menjadi kebutuhan pokok yang selalu dicari karena merupakan bagian penting dari aktivitas kehidupan sehari-hari seseorang. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Pajak Melati dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah tersebut memerlukan penciptaan landasan hukum yang kondusif, jaminan kepastian hukum, dan pengembangan program dukungan teknis yang aman dan efisien. Dengan landasan hukum yang jelas dan kondusif, konsumen dapat terlindungi dengan baik dalam transaksi pembelian pakaian bekas impor di Pajak Melati. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Putri Kemala Dewi Lubis; Fauzan zuhri siahaan; Andri Hasmawi Harahap; Rani P. Sari Hutabarat
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v4i2.1758

Abstract

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperolehdari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah,dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian danpemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah. Retribusi daerah menurut UndangUndang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah