Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Hendrik Kurniawan
UIN Sunan Ampel Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Moh Bagus; Priyo Handoko; Hendrik Kurniawan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.602 KB) | DOI: 10.15642/sosyus.v2i2.201

Abstract

This study aims to look at global legal standards that identify with ecological problems, especially the problem of natural security. The research method used is normative legal research with two main studies, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ecological law and general freedom law are interrelated and have an impact on each other, although there are many public and global instruments on natural insurance as a component of basic freedom security, there are still many ecological problems and damages. Especially for Indonesia's natural resilience, there are several government programs, one of which is the RANHAM program, planting 1,000,000 trees and efforts to local areas. Recognizing how important climate is as part of shared freedom, local areas must be more careful and pay attention to climate for resilience. Apart from the current guidelines on ecological assurance, stricter supervision and authorization is also needed to limit natural problems. Natural resilience in Indonesia must be worked on with the aim that harmony in life is more guaranteed on the grounds that the right to a proper and strong climate is the right of every individual.
Analisis Wacana Penghapusan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Hendrik Kurniawan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.380

Abstract

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, yaitu penyidikan kasus korupsi dinilai inkonstitusional sebab apabila kejaksaan diberikan kewenangan dalam hal penyidikan kasus korupsi tidak ada kontrol dalam hal penyidikan, sehingga jaksa melakukan penyidikan sewenang-wenang yang menjadikan kejaksaan superpower sebagai penyidik tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, saat ini telah dilakukan uji materi (judicial review) di Mahkmah Konstitusi dengan perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh M. Jasin Jamaluddin. Masalah ini cukup menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi apakah konstitusional atau inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, kejaksaan merupakan lembaga negara yang membantu KPK dalam memberantas kasus korupsi ditingkat daerah-daerah dan nasional yang kasus korupsinya dibawah 1 M bukan sebagai lembaga yang menyaingi KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan jauh lebih efektif dilapangan.
Co-Authors Moh. Bagus priyo handoko