Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Dialektika Hukum
Firdaus Muhamad Iqbal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGATURAN EMISI GAS RUMAH KACA BERDASARKAN PROTOKOL KYOTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Neni Ruhaeni
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 7 No 02 (2022): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v7i02.1071

Abstract

Climate change is mainly due to increasing concentrations of CO2 and other greenhouse gases. Indonesia has ratified the Kyoto Protocol of 1997 with Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 concerning the Ratification of the Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Indonesia is a party of the Kyoto Protocol 1997 and is bound to implement provisions in reducing greenhouse gas emissions in its territory. Based on this phenomenon, the problem in this study is how to regulate greenhouse gas emissions based on the Kyoto Protocol 1997 and how the implementation in Indonesia? The method used in this study is a qualitative method with secondary data sources. The result of this study is to discover the regulation of greenhouse gas emissions according to the Kyoto Protocol 1997 and to determine the implementation of the regulation greenhouse gases based Kyoto Protocol in Indonesia and obstacles towards the implementation.
HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PERANGKAT POLITIK : PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Irawati Irawati
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1833

Abstract

Kerja sama antar negara menjadi suatu prasyarat penting bagi sebuah negara dalam mengelola hubungan internasionalnya. Reformasi di Indonesia telah memberikan kewenangan dan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengadakan kerja sama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan kondisi wilayah mereka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional berperan sebagai alat politik dalam pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian ini menjadi instrumen bagi negara-negara untuk membangun kerja sama dan memperkuat posisi mereka di tingkat internasional. Di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk menjalin perjanjian internasional di dalam wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut terbatas oleh kerangka regulasi hukum dan ruang lingkup pelaksanaannya. Dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah daerah tetap harus mematuhi hukum nasional, melibatkan lembaga legislatif setempat, dan memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Memahami batasan dan kejelasan mengenai kewenangan ini penting guna menjaga keselarasan antara otonomi lokal dan kedaulatan nasional dalam urusan internasional.
KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Firdaus Muhamad Iqbal
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.322 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v3i1.541

Abstract

Kudeta adalah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat.
KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.4 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v4i2.1120

Abstract

The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG TERKAIT BIJIH NIKEL ANTARA UNI EROPA-INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1385

Abstract

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia atau merupakan forum dan sarana untuk menyelesaikan masalah terkait munculnya sengketa perdagangan antar pihak. Salah satu kasus sengketa dagang tersebut adalah Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin memanas pada tahun 2019, ketika pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa WTO bertugas dengan mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia. Peran WTO melalui Dispute Settlement Body mempertalikan proses penyelesaian sengketa saat ini dengan memperhatikan aturan-aturan WTO sejak awal ketika Uni Eropa menggugat Indonesia hingga tahap akhir dengan keluarnya keputusan badan tersebut. Penyelesaian sengketa tahap pertama ini dimulai dengan permintaan negosiasi Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019 hingga tahap akhir yaitu dipublikasikannya serta distribusikan laporan panel pada tanggal 30 November 2022. Keputusan akhir dari sengketa perdagangan ini adalah Uni Eropa memenangkan sengketa tersebut dan Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia terbukti melanggar larangan ekspor bijih nikel dan adanya produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
Co-Authors Irawati Irawati Lily Andayani Neni Ruhaeni