Sapriadi Sapriadi
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA Azis Gafffar; Darliana Darliana; Sapriadi Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1721

Abstract

Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik.Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (DZAWU AL-FURUDH) DALAM PERALIHAN KEWARISAN DI INDONESIA Sapriadi Sapriadi; Darliana Darliana; Muhammad Azhar Nur; Hamzah Arhan; Nurmaulidina
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3127

Abstract

Terkait dengan kewarisan itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang hukumnya telah diatur secara rinci atau spesifik, baik itu terkait dengan siapa saja yang berhak menerimanya hingga detail dari jumlah harta yang akan di bagikan telah diatur sedemikian rupa didalam al-Qur'an maupun sumber hukum lainnya. Ahli waris pengganti atau dzawu al-furudh merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yakni fiqih mawaris dalam perspektif hukum Islam. Dalam pandangan ilmu fiqih mawaris ahli waris pengganti tersebut memiliki peran yang sangat khusus terkait batasan tertentu didalam menerima sejumlah bagian dari harta waris. Konsep tersebut yang kemudian diatur secara rinci didalam hukum Islam dalam penemenuhan ketidak adilan yang terjadi dalam penerapan sistem pembagian kewarisan di kalangan masyarakat Islam. Implikasi etis bahkan sosial terkait dengan konsep kewarisanpun menjadi sumber fokus dan tujuan dalam memberikan berbagai wawasan yang sangat luas tentang bagaimana tata cara maupun sistem kewarisan dalam ilmu fiqih mawaris beroperasi secara relevan didalam pengimplementasian di kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu timbullah berbagai bentuk permasalahan dengan isu kewarisan secara kontemporer termasuk pula terkait ahli waris pengganti atau dzawu al-furudh berdasarkan dengan rukun dan syarak kewarisan Islam. Di negara Indonesia terdapat beragam kebudayaan, suku bahkan agama, hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa pandangan terkait kewarisan yang membutuhkan penyelesain secara adil dan bijak, dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kedudukan ahli waris pengganti dengan pendekatan penelitian pustaka. Tatanan ahli waris pengganti di kalangan masyarakat merupakan salah satu pengembangan hukum kewarisan Islam dalam menerapkan keadialan dalam pemenuhan hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam kontemporer.