Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Cathleen Lie
Universitas Tarumanagara
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia Cathleen Lie; Natashya; Vivian Clarosa; Yohanes Andrew Yonatan; Mia Hadiati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4831

Abstract

Abstrak Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian. Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah
Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia Cathleen Lie; Natashya; Vivian Clarosa; Yohanes Andrew Yonatan; Mia Hadiati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4831

Abstract

Abstrak Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian. Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah
Challenges in the Implementation of Judges' Professional Ethics and Conflicts of Interest that Affect Integrity Anthonio Bimo; Cathleen Lie; Vivian Clarosa; Juttah Christian; Hanz Bryan; Jeane Neltje Saly
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.821

Abstract

The judicial profession is a profession that has a very important role in carrying out the law enforcement process. To enforce the law, a judge is required to make a decision that will be the settlement of a case that occurs. In its implementation, the judge upholds the code of ethics that is owned to carry out a fair and correct judicial power. The implementation of professional ethics as a judge is certainly faced with many challenges. Not a few members of the judges are unsteady in upholding the code of ethics that should be followed. Integrity is needed so that there is no violation of the code of ethics.
Co-Authors Anthonio Bimo Hanz Bryan Jeane Neltje Saly Juttah Christian Mia Hadiati Natashya Vivian Clarosa Yohanes Andrew Yonatan