<![CDATA[This study addresses the issue of the suboptimal implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program (RTLH) in poverty alleviation, caused by limited budget allocation, bureaucratic complexity, and low community participation at the village level. The research aims to analyze the role of the Jatiharjo Village Government in implementing the RTLH program based on Grobogan Regent Regulation Number 44 of 2021, as well as to identify the obstacles and the efforts to overcome them. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations and relevant literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Jatiharjo Village Government has effectively performed its administrative, coordinative, and technical functions in data collection, verification, prioritization, and program supervision, resulting in a positive impact on improving housing quality and community welfare. However, the program implementation remains suboptimal due to budget constraints, lengthy fund disbursement procedures, and intergovernmental bureaucratic barriers. Efforts to address these challenges include strengthening coordination with regional authorities, optimizing village fund utilization, and enhancing community participation through collective action. The novelty of this research lies in reinforcing the conceptual role of village government as the primary actor in housing-based social policy implementation, as well as integrating legal and empirical approaches to assess program effectiveness, leading to the conclusion that the success of poverty alleviation through this program depends on institutional synergy and good governance practices. AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pengentasan kemiskinan akibat keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pelaksanaan program RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan teknis secara efektif dalam pendataan, verifikasi, penetapan prioritas, serta pengawasan program, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal karena keterbatasan anggaran, panjangnya prosedur pencairan dana, serta hambatan birokrasi lintas pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan sosial berbasis perumahan serta integrasi pendekatan hukum dan empiris dalam menilai efektivitas program RTLH, yang menghasilkan kesimpulan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui program ini sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.]]>
