Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.293

P-Index

This Author published in this journals

All Journal EGALITA Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) Semarang Law Review SASI Journal Juridisch

Amri Panahatan Sihotang

Universitas Semarang

Author-ID : 3366327

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Abib, Agus Saiful; ulistyowati, Efi Y; Sihotang, Amri Panahatan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.952

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : âImplikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajakâ. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers rights.

CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 Juita, Subaidah Ratna; Sihotang, Amri Panahatan; -, Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1034

Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif Â mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada Anak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, kemudian dari obyek penelitian tersebut peneliti menganalisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku cyber bullying pada Anak dalam perspektif politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).This research is a form of action taken in the efforts of legal countermeasures carried out in various processes, and also in the Indonesian legal system that focuses on violence against cyber bullying. Problems in this study relate to legal policies in combating cyber bullying in children. While the method used in this study is a normative juridical approach to secondary data. Secondary data in the form of making regulations, books, and scientific journals. Data collection methods that use literature study. Data analysis method uses descriptive analysis that explores the object of cyber bullying, then from the object of the research the researcher uses political theory of criminal law. Thus, the juridical-normative approach in this study is to analyze the behavior that is happening in children in the perspective of criminal law politics. Based on the results of the study, it can be concluded that legal policy in the context of cyber bullying in children can be traced based on Article 76 C jo. Article 80 (1) of the Child Protection Act, namely in the case of cyber bullying actions carried out on children, it can be subject to a prison sentence of a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and / or a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah).

REPOSITION OF WIDOW BY DEATH DIVORCE IN BATAKNESSE INHERITANCE LAW FROM GENDER PERSPECTIVE Amri Panahatan Sihotang
Diponegoro Law Review Vol 3, No 1 (2018): Diponegoro Law Review April 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

This journal is to study the reposition of widow in traditional Batak’s hereditary law by using gender approach. The Batak’s hereditary Law, tends to be referring to patrilineal kinship which is determined from the line of father’s or husband’s descent so the Widow is not the beneficiary of the husband but the son in the Batak’s ethnic and culture. Along with the current development and important role of a mother/woman in family life, it is important to re-study more deeply the position of a widow in Batak’s hereditary law and some related theories which one of themis gender approach .This is considerably important because there are some modern thinker related to customary law who intend to renew the law especially the beneficiary for the sake of gender equality in the current ages by bilaterally repositioning widow to the national hereditary law . By Educating Batak’s hereditary law from gender perspective, the Batak’s ethic will be able to critically think and flexibly find solution to share the property by positioning the widow as the beneficiary or the heir.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA ATH-THOHIRIYYAH KOTA SEMARANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mukharom Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2020): BUDIMAS : Vol. 2, No. 2, 2020
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v2i2.1337

Memasuki arus globalisasi saat ini, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa adanya batas waktu dan jarak. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan di dunia maya (cyber crime) dan meningkatnya penyebaran informasi-informasi hoax yang merugikan orang lain melalui media online yang saat ini masif perkembangannya. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UUini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat harus mengetahui aturan tersebut sehingga tidak mudah tertipu dan waspada pada setiap tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Pengabdian Kepada Masyarakat sangat penting untuk dilakukan, kali ini Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di SMA Ath-Thohiriyyah Kota Semarang, pada tanggal 11 Desember 2019, dengan tujuan memberikan pencerahan kepada siswa, dikarenakan usia mudalah yang banyak menggunakan media sosial, agar siswa mampu memahami aturan dan harapannya dapat bermedia dengan sehat. Metode yang diterapkan adalah menggunakan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan memberkan kuisioner untuk mengetahui sejauh mana dalam memahami materi yang telah disampaikan. Ada pun hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diketahui melalui data kuisioner Pree dan Postest materi yang disampaikan. Hasilnya, melalui Preetest sebagian besar sisiwa belum mengetahu aturan dalam bermedia sosial sesuai dengan UU ITE. Hal ini menjadi penting untuk mensosialisasikan aturan tersebut sehingga para siswa akan memahami, kemudian mengaplikasikan dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positf, bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian setelah dilakukan Postest hampir seluruh siswa memahami aturan tentang ITE. Harapannya siswa dan masyarakat dapat bermedia sosial dengan sehat dan bermanfaat. Kata Kunci: Globalisasi, Informasi, Transaksi Elektronik.

CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 Subaidah Ratna Juita; Amri Panahatan Sihotang; Ariyono Ariyono
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada Anak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, kemudian dari obyek penelitian tersebut peneliti menganalisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku cyber bullying pada Anak dalam perspektif politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA Muhammad Anam; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Amri Panahatan Sihotang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3331

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG Mukharom Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Marriage is a marriage ceremony binding ceremony that is celebrated or carried out by two people to formalize the marriage bond in religious law, state law, and customary law. Early marriage is a great institution to tie two teenage opposite sex people into one family bond. Several factors cause first marriage, namely personal factors and family factors. So far, there are still many communities, including students who do not know the impact of early marriage. Therefore it is necessary to do Community Service in the form of students' understanding of Semarang Regency Miftahul Ulum Vocational School about Prevention of Early Marriage to Realize Superior Generation. This service is doing by lecturing, and direct question and answer and evaluation after the activity carried out. This service carried out in a team. The implementation was carried out by the University of Semarang Faculty of Law Lecturer, who was competent in mastering the material regarding the prevention of early marriage to realize superior generations. Community service was held with a concentration on the prevention of first marriage for the sake of the realization of excellent productions.

Model for Ulayat Land Dispute Resolution Based on Participatory Justice in the Era of Sustainable Development B Rini Heryanti; Amri Panahatan Sihotang
Pandecta Research Law Journal Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v17i1.33299

The goal of this research is twofold: to investigate and evaluate the existing model for the resolution of disputes concerning customary rights in Indonesia and to devise a model for the resolution of such conflicts that is founded on participatory justice and is appropriate for use in an era in which sustainable development is a priority. The Juridical Empirical approach is employed as the methodology for this investigation. According to the studyâ€™s findings, the lack of instruments or mechanisms for resolving ulayat land disputes will make it difficult for indigenous peoples to gain access to the magical religious values of indigenous peoples related to the spiritual, social, and cultural values of indigenous peoples. These magical religious values are tied to indigenous peoplesâ€™ traditional ways of life. Indigenous peoplesâ€™ rights can be protected through participatory justice by exerting influence over the processes and policies involved in the resolution of ulayat land disputes. This ensures that indigenous peoples will continue to have access to social rights and human rights about preserving their values, spiritual, social, and cultural qualities sustainably.

REFORMULASI KEDUDUKAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK PERSPEKTIF GENDER Sihotang, Amri Panahatan; Izziyana, Wafda Vivid
EGALITA Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v18i2.25408

The Toba Batak Community's customary law is one of the customary laws that is still alive with a kinship system that follows the father's lineage (patrilineal) which differentiates the position of sons and daughters. This research uses empirical methods. The results of the research explain that the position of widows and daughters in the Toba Batak tribe according to customary law is not as heirs, but based on the Supreme Court decision no. 179K/Sip/1961 Dated 23-10-1961 based on a sense of humanity and general justice, as well as on the nature of equal rights between women and men, the equal position between men and women can be seen in Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The Position of Divorced Widows in Batak Customary Inheritance Law. Gender Perspective. In the patrilineal kinship system adopted by Batak society, men are placed in a higher position. Societies that adhere to a partial kinship system of women have a very low position, so it is necessary to reformulate the position of women in the field of customary law, by establishing a national customary law of inheritance that is bilateral in nature

Penguatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Mengenai Pembagian Waris Islam Abib, Agus Saiful; Triwati, Ani; Sihotang, Amri Panahatan
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.10297

The distribution of Islamic inheritance is currently regulated by Article 171-191 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law with the consideration that it is in order to resolve problems that exist in society regarding marriage, inheritance and waqf. These disputes and quarrels often result in the breaking of ties of friendship between them, sometimes even resulting in physical attacks or even murder due to disputes over inheritance. Based on data, inheritance disputes rank second in religious courts after divorce cases. So far, many people do not know about the distribution of Islamic inheritance, therefore it is necessary to provide community service in the form of strengthening the understanding of the Penggaron Lor Genuk Semarang community regarding the distribution of Islamic inheritance. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding the distribution of Islamic inheritance. The results of the service which took the theme of the rights of people with disabilities have increased by an average of 67.3%.

Co-Authors -, Ariyono Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Ariyono Ariyono Ariyono, Ariyono B. Rini Heryanti Chansrakaeo, Ruetaitip Corda Lebda Purnama Debi Marsanda, Regita Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Efi Yulistyowati Endang Setyowati Endira, Bramedika Kris Fatma Pitaloka, Aenida Febria, Ria Galih Atmaja, Yefta Damar Heryanti, Rini Izziyana, Wafda Vivid Julian, Fajar Prima Khaidar Alifika El Ula Kukuh Sudarmanto Listiyanto, Ikhwan Mac Thi Hoai Thuong Mahmud, Bahrudin Marzuki, Akhmat Muhammad Anam Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Natalis, Aga Nugroho, Prio Nuswanto, A. Heru Pamungkas, Regy Retno Widhiastuti RS, Diah Sulistyani Safitri, Erika Sarkanto, Sarkanto Soegianto, Soegianto Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Sukimin Supriyadi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Tarantung, Yosep Tri Mulyani Tri Mulyani Triwati, Ani Udianto - Udianto ulistyowati, Efi Y Yehezkiel, Yuan Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin Zaenal Arifin

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search