Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implikasi Hukum Penipuan Properti dalam Industri Konstruksi di Indonesia Cindy Cintya Lauren
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i05.330

Abstract

Penipuan properti dalam industri konstruksi telah menjadi masalah yang merugikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penipuan properti dalam konteks industri konstruksi di Indonesia. Landasan teori meliputi definisi penipuan properti, peraturan hukum yang relevan, dan tinjauan literatur yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan analisis kasus yang diperoleh dari studi literatur dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan properti memiliki dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi. Implikasi hukum dari penipuan properti meliputi kerugian finansial bagi konsumen, kerusakan reputasi bagi kontraktor, dan ketidakpastian hukum dalam menangani kasus penipuan properti. Selain itu, kelemahan dalam peraturan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implikasi hukum dari penipuan properti dalam industri konstruksi di Indonesia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah ini serta untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.
Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Cindy Cintya Lauren
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.646

Abstract

Penelitian ini membahas Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dengan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia menghadapi perubahan sosial dan tren budaya dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran penting hukum adat dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut. Pendekatan penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum terkait dengan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka dan melindungi hak-hak tradisional. Hasilnya menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang berkembang di Indonesia.
Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia Afif Farhan; Cindy Cintya Lauren; Nabila Annisa Fuzain
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.803

Abstract

Semua elemen yang ada dalam lingkungan hidup sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia, salah satunya adalah air. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia, dua pertiga permukaan bumi merupakan perairan, seiring perkembangan zaman kualitas air makin menurun hal tersebut disebabkan baik faktor alam dan faktor manusia, yang menimbulkan pencemaran air. Dengan keadaan sebagaimana yang terjadi mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana faktor dan penyebab terjadinya pencemaran air, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apa faktor dan sebab terjadinya pencemaran air dan bagaimana pola konsumsi masyarakat. banyak cara yang dapat mencegah terjadinya pencemaran air, seperti pengelolaan limbah dengan baik dan penegakan hukum yang dilakukan dengan tepat.
Narcotics Eradication Policy from the Perspective of Human Rights Protection Afif Farhan; Nabila Annisa Fuzain; Cindy Cintya Lauren; R Rahaditya
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2389

Abstract

Using normative research methods, this research examines the impact of narcotics eradication policies from the perspective of protecting Human Rights (HAM) where Indonesia faces serious challenges in overcoming the distribution and abuse of narcotics. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides a legal framework, an overly repressive approach to law enforcement often violates individual human rights, such as the right to fair treatment and adequate recovery. Even though the protection of human rights is regulated in the Indonesian constitution, the reality on the ground often does not match the legal promises. For example, there are cases of human rights violations against narcotics users, which show that the implementation of anti-narcotics policies has not yet achieved a balance between law enforcement and human rights protection. Therefore, this research highlights the importance of a more humane and recovery-oriented approach in narcotics eradication policies to ensure that the human rights of every individual remain protected, in accordance with universal human rights principles.