Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
R Rahaditya
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlunya Rehabilitas Terhadap Pemakai dan Pengedar Psikotropika Intan Kurnia Safitri; R Rahaditya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14543

Abstract

Rehabilitasi mempunyai peran sentral dalam membimbing dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan atau pecandu psikotropika. Undang-undang disusun terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan psikotropika yang dapat dikenakan sanksi dan rehabilitasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah rehabilitasi bagi pecandu untuk memberantas kejahatan psikotropika? 2. Kendala apa saja yang ada dalam rehabilitasi pecandu psikotropika? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan sumber data sekunder pada data yang diolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalahguna atau pecandu psikotropika agar lepas dari kecanduan dan penyalahgunaan obat psikotropika. Sementara itu, dalam proses rehabilitasi muncul kendala-kendala yang ada, baik dari sisi internal maupun eksternal.
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 28/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA JKT.PST) Christabella Augustine; R Rahaditya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.693-707

Abstract

Merek merupakan identitas dari suatu bisnis yang dikembangkan dan dibangun untuk konsumen mengenal produk yang ditawarkan hanya dengan mengingat bentuk atau visualisasi dari merek tersebut. Bagi setiap orang yang memiliki merek mempunyai hak atas merek tersebut, secara khusus untuk menggunakan merek dan memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Dengan kata lain apabila terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek maka telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara membonceng merek milik orang lain yang pada keseluruhannya memiliki kesamaan. Pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain atau merek terkenal tidak memiliki itikad baik dalam prosesnya karena bermaksud untuk meniru merek orang lain. Oleh karena itu pemilik merek dalam hal ini jika terjadi pelanggaran atas merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa merek tersebut agar pemilik merek yang meniru merek miliknya dapat dilakukan pembatalan merek.
Analisis Permohonan Praperadilan Atas Putusan Penghentian Penuntutan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan Yohanes Andrew Yonatan; Alexander Raphael Jordy; Rickson Winaldy; Axel Randu Sutiono; R Rahaditya
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.2888

Abstract

hukum pidana meliputi pidana formil dan hukum acara materil, menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki beberapa kewenangan tertentu serta merupakan hal yang menambah perbedaan prinsipil antara Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan HIR. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan Praperadilan sebagai suatu lembaga baru memiliki karakteristik sebagai berikut seperti Eksitensinya merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, Praperadilan merupakan suatu divisi dari Pengadilan Negeri, Konsekuensinya sebagai divisi maka perihal administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial menjadi satu dengan Pengadilan Negeri serta berada dibawah pimpinandan pengawasan termasuk juga pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan Perihal tata pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai sifat memberikan sebuah gambaran secara lengkap tentangmanusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu metode untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data-data sekunder. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan itu tetap terlindungi. Dalam terjadinya suatu peristiwa yang konkret, dimana menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka orang akan berharap akan ditegakkanya hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini harus memperhatikan pada, kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigheit).
Narcotics Eradication Policy from the Perspective of Human Rights Protection Afif Farhan; Nabila Annisa Fuzain; Cindy Cintya Lauren; R Rahaditya
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2389

Abstract

Using normative research methods, this research examines the impact of narcotics eradication policies from the perspective of protecting Human Rights (HAM) where Indonesia faces serious challenges in overcoming the distribution and abuse of narcotics. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides a legal framework, an overly repressive approach to law enforcement often violates individual human rights, such as the right to fair treatment and adequate recovery. Even though the protection of human rights is regulated in the Indonesian constitution, the reality on the ground often does not match the legal promises. For example, there are cases of human rights violations against narcotics users, which show that the implementation of anti-narcotics policies has not yet achieved a balance between law enforcement and human rights protection. Therefore, this research highlights the importance of a more humane and recovery-oriented approach in narcotics eradication policies to ensure that the human rights of every individual remain protected, in accordance with universal human rights principles.
Transformation of the Indonesian Constitutional System Through Amendments to the 1945 Constitution R Rahaditya; Lidya Imelda Rachmat; Raden Ajeng Diah Puspa Sari; Yahya Abdi Nugroho
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2412

Abstract

The constitutional system is the rules that regulate how the government in a country is run so that the government can run well. In Indonesia the constitutional system is regulated by the constitution. The 1945 Constitution was ratified as a constitution on August 18 1945 and plays an important role in the implementation of the constitutional system in Indonesia. When talking about the 1945 Constitution, the thing that sticks is amendments. Amendments are activities carried out by authorized institutions to change or add provisions to the 1945 Constitution. Along with developments over time, the 1945 Constitution has also undergone amendments. Since 1945 until now, the 1945 Constitution has undergone 4 amendments, namely from 1999 to 2002. The amendments to the 1945 Constitution have had an impact on the constitutional system. Government power is not only concentrated in one or two state institutions, so that the balance of the ecosystem in government can survive and run with the implementation of democracy.
Co-Authors Afif Farhan Alexander Raphael Jordy Axel Randu Sutiono Christabella Augustine Cindy Cintya Lauren Intan Kurnia Safitri Lidya Imelda Rachmat Nabila Annisa Fuzain Raden Ajeng Diah Puspa Sari Rickson Winaldy Yahya Abdi Nugroho Yohanes Andrew Yonatan