Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya Integritas: Jurnal Antikorupsi JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
Bimbi Irawan, Bimbi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Hanida, Rozidateno Putri; Irawan, Bimbi; Rozi, Fachrur
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 6 No. 2 (2020): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v6i2.690

Abstract

Since the Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services was enacted, a gap was evidently found from two stages which potentially lead to corruption practices. Those two stages are the process of commitment fulfillment by a number of businesses and the process of the investment supervision. This study explains how the potential of corruption occur and what kind of strategies can be apllied to eliminate it. For these purposes, qualitative descriptive method was employed. Meanwhile, the data collection technique was carried out by using interview, literature study, and documentation. The result shows that the main factor causing the corruption to arise in the licensing service is the intensity of face-to-face meetings between business actors and government officials. Some fulfillment commitment activities and virtual supervision can be carried out as a strategy to eliminate this potential. Every proof and documentation that must be fulfilled by business actors such as videos, photos and etc can be submitted online.
Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan Hanida, Rozidateno Putri; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Rozi, Fachrur; Irawan, Bimbi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018

Abstract

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.
The Conversion of Communal Land Ownership for Economic Activity: A Study on the Resilience of Customary Law Community in Response to State Policy Irawan, Bimbi; Soetarto, Endriatmo; Ekayani, Meti; Zain, Alinda F.M.
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 25 No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v25.n2.p201-211.2023

Abstract

Communal land, the dominant form of land ownership in West Sumatra Province, is a legal place customarily to carry out economic activities with the principle of mutual benefit, and no transfer of communal land ownership is permitted. However, current state policies in economic activity tend to change the form of communal land ownership. The legality constructed by the state has made the transfer of ownership of communal land when used for economic activity, which disrupts the system of ownership and tenure of communal land. These conditions led to the emergence of community resilience in maintaining ownership and tenure of communal land. The method used in this research is a case study in two villages/ nagari, where data collection was carried out through in-depth interviews with several elements in the nagari. Community resilience is carried out by converting communal land ownership from nagari communal land to clan or subclan communal land and vice versa. The conversion of ownership type is a form of the resilience of the community against state policies that threaten communal land ownership and tenure while at the same time maintaining a balance of social and economic benefits from the use of communal land for economic activity.
Co-Authors Endriatmo Soetarto Fachrur Rozi Meti Ekayani Rozidateno Putri Hanida Syamsurizaldi Syamsurizaldi Zain, Alinda F.M.