Wahyuddin Wahyuddin
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tanggung Jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Suplai Air Bersih Di Kecamatan Batukliang Nisa Suriani; H. Djumardin Djumardin; Wahyuddin Wahyuddin
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2606

Abstract

This study aims to determine the form of PDAM Tirta Ardhia Rinjani's responsibility to consumers who are disadvantaged in the supply of clean water in Batukliang District, to find out what efforts are made by the customer when a default occurs by PDAM Tirta Ardhia Rinjani. The type of research used is empirical normative, which examines the application of laws and regulations based on legal concepts and theories to see firsthand the reality on the ground by conducting interviews to obtain field data. The research location is PDAM Tirta Ardhia Rinjani (Central Lombok). Based on the results of the study that: First, the form of PDAM Tirta Ardhia Rinjani's responsibility to consumers who are harmed by direct review of complaints experienced by customers but there is no further action to resolve these complaints and without providing information or explanations given to customers who suffer a loss. Second, the settlement of disputes carried out by the PDAM with customers by seeking and prioritizing the deliberation route or through non-litigation, even if the efforts made cannot be carried out, then proceed to court.
Kedudukan Hukum OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pinjaman Berbasis Online Melalui Aplikasi Maucash Ni Kadek Putri Puspita Dewi; H. Djumardin Djumardin; Wahyuddin Wahyuddin
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2621

Abstract

This study aims to determine the responsibility of the Financial Service Authority (OJK) in supervising online loans and to find out patterns of dispute resolution in the event of default in online loan agreements through the Maucash Application. This type of research is normative-empirical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. Data collection techniques used library data and field data from interviews which were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study indicate that OJK supervision of MauCash based on POJK Number 77/POJK.01/2016 is divided into two stages, namely pre-operational business and during business operation. For the settlement of default disputes, MauCash forms a Field Collection Team for billing and within 180 days the data will automatically be included in the OJK SLIK.
PENGUATAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAQ KARENA NUSYUZ ISTRI Wahyuddin Wahyuddin; Rahmawati Kusuma
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.835

Abstract

Beragamnya konstruksi konsepsi nusyuznya istri dari para fuqaha dan kaburnya bangunan norma perihal ruang lingkup konsepsi nusyuznya istri dalam anatomi hukum positif di Indonesia, ditengarai menjadi pemantik munculnya ketidakadilan bagi istri pada satu sisi. Di sisi lain, tidak sterilnya dialektika proses putusan verstek pada permohonan cerai talaq yang nusyuznya istri sebagai dalil permohonan, juga memberikan potensi-potensi stimulus ketidakadilan bagi istri, baik pada saat proses perceraian maupun pasca perceraian yakni terkait dengan hak-hak nafkahnya maupun akibat dari sematan stigma negative dari nusyuz di ruang-ruang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator nusyuznya istri menurut ulama mazhab dan hukum positif dan bagaimana urgensitas penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary) hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan cerai talaq dengan alasan nusyuznya istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filosofi, konseptual dan teoritik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi dari adanya kekaburan norma dalam KHI perihal indikator-indikator perbuatan nusyuz istri berdampak pada beragamnya pula kategori perbuatan yang dikonstruksikan sebagai perbuatan nusyuz istri yang menjadi alasan suami dalam permohonan cerai talaq; dan hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan cerai talaq dengan alasan nusyuznya istri harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary) dan menjadikannya sebagai bintang pemandu dalam menghadirkan keadilan subtantif bagi para pihak guna untuk mencegah terjadinya kemudaratan (mafsadah) yang lebih besar, atau mencegah terjadinya pereduksian nilai kesyakralan nusyuz sebagai lembaga hukum perceraian seperti, munculnya potensi suatu kebohongan besar (de groten langen) dari suami; dan mencegah dampak buruk dari sematan stigma nusyuz bagi istri pasca perceraian termasuk implikasinya pada hak-hak atas nafkahnya.