Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Masyarakat Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Josefhin Mareta, Josefhin
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Mareta, Josefhin
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.022 KB) | DOI: 10.31078/jk1516

Abstract

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme BUMN menjadi rendah. Privatisasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi BUMN menyebabkan berkurangnya kontrol dan proteksi negara terhadap badan-badan usaha yang menyentuh sektor publik. Tulisan ini memberikan analisis terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia dan penerapan prinsip konstitusi ekonomi dalam kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa privatisasi menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah strategis pada BUMN yang dinilai dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan berupa terwujudnya manajemen yang profesional dan transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemaknaan terhadap hak menguasai negara adalah negara melakukan pengaturan, pengurusan dan pengolahan, serta pengawasan sehingga negara dapat menyerahkan pengelolaannya pada pihak swasta dengan pengawasan pemerintah.One of the strengths of the national economy which need to be improved is state-owned enterprises because its performances are rated unsatisfactory and still have a bureaucracy that led to its professionalism below. Privatization as an effort to improve the efficiency of state-owned enterprises reduced the state control and protection against business entities in public sector. This paper provided an analysis of the implementation of the privatization of state-owned enterprises and the application of economic constitutional principles in the privatization of state-owned enterprises in Indonesia. The writer concluded that privatization has become the policy to solve strategic problems of state-owned enterprises assessed by financial performance and non-financial performance is realized by professional management and transparent according to the principles of good corporate governance. Meanings of the right of the state to control are the state make the arrangement, processing, and supervision so that the state can submit the management to the private with government supervision.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK Mareta, Josefhin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.260

Abstract

Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana  anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan restorative justice sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.
Membangun Kesejahteraan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Berbasis Masyarakat di Desa Baturotok, Kabupaten Sumbawa Dwipayana, I Kadek Dede; Mareta, Josefhin; Reksa, Abdul Fikri Angga
Masyarakat Indonesia Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v49i2.1369

Abstract

Despite claims of increasing electrification ratios, some regions in Indonesia still need access to PLN electricity, such as Baturotok Village, located in Batulanteh Subdistrict, Sumbawa Regency. Nevertheless, the community has endeavored to establish self-sustained lighting sources through Community-Based Micro-Hydro Power Plants (PLTMH). This article discusses the collaborative actions and community participation in building PLTMH. Additionally, this article explores the challenges and sustainability aspects of this green infrastructure. The research shows that the community benefits from the presence of PLTMH. Amidst the limitations in electricity, the Baturotok villagers enhance their knowledge and strengthen their socio-cultural networks. That encourages active and consistent participation from the community in the construction and maintenance of PLTMH. However, the coverage of PLTMH has yet to reach all residents of Baturotok Village. Thus, the anticipated improvement in welfare is not significantly visible. Future initiatives should focus on infrastructure development and enhancing the Human Resources of the Baturotok community.
Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection) Mareta, Josefhin
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 10, No 1 (2016): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2016.V10.105-115

Abstract

Saksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system), sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terosisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan KorbanAbstractOften, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically and psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something that can help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research was aimed to find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses and victims protection.This normative juridical research used qualitative analysis by doing study literature.Based on the research results, the researcher concluded that the witness and the victim becomes an important element to help achieve justice in the integrated criminal justice system, so that with the Law Number 13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and Victims, which mandates the institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims Protection (LPSK), not just witnesses and victims of human rights violations, corruption, money laundering and terrorism who will be protected, but also for all cases criminal.Therefore, LPSK is expected to build the trust of the community.Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victim
Pola Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Mareta, Josefhin
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.88 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.91-110

Abstract

Beban tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) cukup beragam serta mencakup seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga penempatan auditor di Kantor Wilayah (Kanwil) merupakan suatu kebutuhan bagi Itjen dan Kanwil. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pola penempatan auditor di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua pilihan pola penempatan auditor di Kanwil, yaitu pola penempatan auditor secara permanen, dan pola penempatan auditor secara sementara. Terkait dengan dua pola tersebut, terdapat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, peraturan, meliputi peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kanwil, peraturan tentang APIP, peraturan tentang jabatan fungsional auditor. Kedua, sumber daya manusia, berkaitan dengan ketersediaan auditor, kualifikasi auditor, jangka waktu penempatan dan pembinaan kepegawaian. Sehingga disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, menganalisis tingkat risiko dan kebutuhan serta penyediaan auditor di Kanwil baik untuk ditempatkan secara permanen atau sementara, serta mengalokasikan formasi auditor melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Inpassing atau perpindahan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Co-Authors Abdul Fikri Angga Reksa, Abdul Fikri Angga Dwipayana, I Kadek Dede