Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PERBANDINGAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI BEBERAPA NEGARA ISLAM Moh Rosil Fathony; Ellemmia Lorenza Pradana
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5770

Abstract

Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawadah, warahmah ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang acap kali sampai pada perceraian. Dalam artikel ini hanya dibatasi pada persoalan, “Perceraian sebab dan akibat hukumnya di beberapa negara Muslim”. Di samping itu, negara Muslim yang dimaksud hanya fokus terhadap enam negara dengan  pembagian dua kelompok besar, yakni: Pertama, Negara muslim Asia; (1) Indonesia, (2) Malaysia, (3) Turki, Kedua, Negara muslim Afrika; (4) Tunisia, (5) Maroko, (6) Mesir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan proses perceraian dan akibat hukum perceraian di beberapa Negara Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah perceraian dapat dilakukan ketika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang sesuai dengan  ketentuan di beberapa Negara tersebut. Sedangkan dalam pengajuan cerai di beberapa negara muslim sudah mengusung konsep egaliter yang tidak membedakan antara suami maupun istri dalam pengajuan pembubaran pernikahan. Adapun akibat hukum yang terjadi setelah perceraian kewajiban biaya kehidupan dan pendidikan anak lebih diserahkan pada pihak ayah dan jika keberatan bisa ditanggung bersama.
Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024 Ellemmia Lorenza Pradana; Moh Rosil Fathony; Ramadani Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.571-582

Abstract

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Kajian tentang disabilitas semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Rumusan pokok dari penelitian ini bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam paradigma politik Islam menuju pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini yaitu Fakta yang terjadi ternyata dibuatnya aturan saja tidak cukup, namun dibutuhkan partisapi dari seluruh pihak terkait. Jika dilihat dari pandangan politik Islam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 dari segi aturan sudah sangat baik karena terdapat aturan yang jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada politik Islam.