Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

URGENSI PENYERTAAN INFORMASI AKTUAL PADA KEMASAN PRODUK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN Fitria Damayanti
LONTAR MERAH Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan jual beli semakin masif dilakukan selaras dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Dengan begitu timbul berbagai macam permasalahan yang dapat merugikan beberapa pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Kegiatan jual beli ini ini tak terlepas dari peran hukum sebagai alat mencapai keadilan dan menciptakan rasa aman sesuai dengan hak konstitusional bernegara. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah ketidak sesuaian informasi aktual yang di sertakan. Dalam kegiatan jual beli terdapat klasifikasi jasa dan produk, dalam penelitian kali ini akan menilik lebih jauh di bagian produk. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menilik lebih dalam terkait urgensi penyertaan informasi aktual pada produk yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka terkait, didasarkan pada bahan hukum primer seperti peraturan perundangundangan dan sekunder berupa artikel penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mendorong keharusan produsen menyertakan informasi aktual pada kemasan produk. Hal ini juga guna melindungi hak konsumensesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Legal Certainty for AI-Related Crimes in Indonesia’s Banking Sector Fitria Damayanti; Ridwan Arifin; Fitria Damayanti; Ridwan Arifin
Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21098/jcli.v5i2.421

Abstract

As the integration of artificial intelligence (AI) into Indonesia’s rapidly evolving financial sector accelerates, the country faces critical challenges in ensuring legal certainty and protecting personal security. The rise of AI technologies in banking, fintech, and investment platforms introduces new complexities in regulatory oversight, particularly in preventing crimes such as fraud, money laundering, and cybersecurity breaches. This study examines legal certainty in the regulation of AI-related crimes in Indonesia’s banking sector and its implicationsfor personal security. The increasing use of AI in financial services has created regulatory challenges, particularly regarding personal data protection, fraud, and accountability. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, analysing relevant Indonesian laws, including the Personal Data Protection Law, the Banking Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Financial Services Authority regulations. The findings reveal a legal vacuum in addressing AI-facilitated crimes, particularly regarding the allocation of responsibility and preventive mechanisms. Although existing regulations provide partial protection, they do not yet accommodate the specific risks posed by AI technologies in banking. This regulatory lacuna threatens legal certainty and personal security, particularly the right to privacy. This study highlights the urgency of developing explicit AI-related criminal laws for the financial sector to balance innovation and protection. This research is limited to doctrinal legal analysis and does not include empirical data, which may be explored in future studies.