Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
Dida Daniarsyah, Dida
S3, Administrasi Publik, Universitas Padjajaran
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
BUREAUCRATIC POLITICAL AND NEUTRALITY OF BUREAUCRACY IN INDONESIA Daniarsyah, Dida
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i2.229

Abstract

Seiring dinamika reformasi yang telah bergulir sejak 17 tahun lamanya dan di tengah hiruk pikuk-nya praktek perpolitikan yang mewarnai kuatnya peran legislatif yang terpolarisasi kepada kepentingan pragmatis dan bukan polarisasi ideologis, serta aktor legislator yang terbatasi dengan otoritas yang dimilikinya, tentunya mencari jalan untuk mempertahankan dan mengembangankan kekuatan yaitu dengan menggandeng birokrasi. Karena biroksasi merupakan institusi yang menjadi personifikasi negara dalam melaksanakan kebijakan publik dengan makna lain memiliki aspek politik birokrasi. maka muncul pertanyaan dalam situasi atau era seperti ini, manakah yang lebih dominan politik mempengaruhi kinerja birokrasi atau birokrasi yang mempengaruhi politik dalam membuat kebijakan. Dan dapatkah birokrasi memposisikan dalam netralitas politik. Dominasi politik lebih kuat dan kental kepada birokrasi terutama dalam pembuatan kebijakan penyusunan anggaran belanja negara dan melakukan tekanan-tekanan politik kepada eksekutif terkadang membuat kegaduhan dalam eksekutif. Kendati demikian politik birokrasi dapat memainkan perannya sebagai aktor implementasi kebijakan mampu melakukan bargaining seperti halnya kasus konflik internal partai. Lain hal nya masa rezim orde baru birokrasi sangat kuat karena memiliki eksekutif yang memiliki kewenangan penuh/full dalam UUD 45. Berbeda pada era sekarang kekuasaan Presiden atau eksekutif telah diamandemen melalui perubahan UUD 45.
EFFECTIVITY OF ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUUF) ERADICATION PROGRAM TOWARD LEGAL, REPORTED, REGULATED FISHING (LRRF) Daniarsyah, Dida; Rachmadi, Lucky Rizky; Jumiati, Ipah Ema
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v5i2.141

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki Potensi sumber daya ikan sebesar 1.772triliun rupiah. potensi tersebut terancam musnah dengan masifnya IUUF. Pemberantasan IUUF telahdilaksanakan secara intensif mulai dari tahun 2015. Akan tetapi, permasalahannya adalah IUUFmasih masif di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Metode penelitiandilakukan dengan studi literatur, temuan data-data sekunder, wawancara dilakukan dengan snowballkepada narasumber dan informan pemilik otoritas dan praktisi yang terkait dengan praktekpemberantasan IUUF. Hasil penelitian pemberantasan IUUF melalui pemberian sanksipenenggelaman efektif membuat terapi kejut tapi tidak menimbulkan efek jera, internalisasipenyadartahuan kepada nelayan dan pelaku usaha, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, danpenguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN diprediksi efektif dalam mengatasi IUUF menjadiLRRF. Keywords : Effectivity, IUUF, LRRF
Co-Authors Ipah Ema Jumiati Rachmadi, Lucky Rizky