Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Aathira Salsabila Iksir
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG BERKAITAN DENGAN PRINSIP FIRST TO FILE Sarrah Istighfarrin; Ananda Putri Pratama; Aathira Salsabila Iksir
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.597

Abstract

Perkembangan zaman memicu munculnya banyak pengusaha baru yang mengakibatkan semakin bertambahnya merek di pasaran, sehingga terkadang terdapat kemungkinan untuk pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya tumpang tindih dalam menggunakan merek yang sama. Padahal, meskipun terdapat kesamaan merek namun tentu saja dapat berbeda kualitas dan berisiko merugikan pihak pertama selaku pemegang hak atas merek tersebut. Menilik hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerapkan prinsip first to file (pendaftar pertama) sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa yuridis, yang mana nantinya dianalisis secara yuridis dan teoritis terkait perlindungan pemegang hak atas merek dan juga upaya hukum bagi pemegang hak atas merek yang dirugikan. Hasil penelitian ini didapati bahwa pada pokoknya prinsip first to file dapat memberi perlindungan hukum, namun juga harus dibarengi pembuktian orisinalitas karyanya, dan disertai hak pengajuan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi.
KEDUDUKAN PERJANJIAN “PENEGASAN DAN PERSETUJUAN PEMESANAN UNIT” (PPPU) MEIKARTA DALAM PENYELENGGARAAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 162/PDT.G/2020/PN CKR) Aathira Salsabila Iksir; Ananda Putri Pratama; Sarrah Istighfarrin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.657

Abstract

Meikarta merupakan megaproyek strategis yang digadang-gadang menjadi hunian masa depan impian melalui berbagai upaya marketingnya. Namun sayangnya, proyek tersebut mengalami beragam kendala yang menyebabkan banyak bangunannya mangkrak. Padahal, telah terjadi transaksi jual beli apartemen antara pengembang dengan konsumennya, bahkan hingga lunas harganya seperti yang terjadi dalam perkara dengan nomor register 162/Pdt.G/2020/PN Ckr yang penulis angkat dalam tulisan ini, dimana penggugat selaku konsumen Meikarta telah melunasi kewajibannya dalam Perjanjian “Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit”. Menarik untuk membahas mengenai kedudukan perjanjian tersebut apakah dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam penyelenggaraan jual beli rumah susun. Secara normatif, PPJB sendiri diharuskan untuk dibuat di hadapan notaris. Akan tetapi dalam perkara ini, didapat fakta bahwa dalam melakukan perjanjian “Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit”, pengembang dan konsumen tidak membuat dan menandatanganinya di hadapan notaris seperti yang didalilkan oleh pihak penggugat. Hal ini kemudian membawa kepada pertanyaan bagaimana keabsahan dari perjanjian tersebut. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep, penulis berupaya rumusan masalah yang meliputi kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr serta kedudukan Perjanjian Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit Meikarta dalam penyelenggaraan Jual Beli Rumah Susun.
Co-Authors Ananda Putri Pratama Sarrah Istighfarrin