<![CDATA[Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari target 80%. Saat ini program desa siaga terabaikan karena pemerintah menggulirkan program baru berupa GERMAS tahun 2015 dan program Indoensia Sehat melalui PIS-PK tahun 2016. Keberadaan desa siaga di desa Sidowayah tergolong tidak aktif. Akar penyebab masalah adalah kurangnya keberdayaan masyarakat (pemerintahan desa, pengurus, kader dan forum desa siaga) dan modal sosial seperti lemahnya manajemen pengurus desa siaga, rendahnya komitmen kader dalam menyelenggarakan UKBM. Dampaknya adalah keberadaan desa siaga di Sidowayah belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Partisipan kegiatan pengabdian masyarakat adalah kepala desa, bidan desa, perawat Ponkesdes, Juru Kesehatan Desa dan Mahasiswa. Sumber data diperoleh dari profil desa, profil kesehatan desa, rekapitulasi laporan PHBS dan hasil survei mawas diri. Metode kegiatan pengabdian masyarakat adalah integrasi Harmonization and Acceleration Models (HA-Models) kedalam model The Action Research Planner (ARP-Models) dari Kemmis&Taggart selanjutnya disebut HADesi-models. Harmonisasi menggunakan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pemberdayaan. Akselerasi berupa dukungan pendampingan dan pelatihan untuk mempercepat target luaran kegiatan. ARP-Models digunakan untuk tahapan pembinaan desa siaga. Waktu kegiatan bulan Maret-Oktober 2021. Lokasi kegiatan di desa Sidowayah kecamatan Panekan Magetan. Hasil kegiatan pada tahap persiapan antara lain; 1) kesepakatan tim pengelola tentang rencana kegiatan, 2) penandatangan perjanjian kerjasama operasional dengan kepala desa. Tahap pelaksanaan menghasilkan kegiatan: 1) pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh lintas sektor kecamatan Panekan, 2) Tersedianya modul pelatihan, 3) Pelatihan manajemen organisasi dan pemberdayaan pengurus desa siaga selama 30 JPL dari tanggal 24-26 Agustus 2021, 3) praktik survei mawas diri dan pengisian form PHBS, 4) praktik analisis data hasil survei, 5) praktik MMD, 6) inisiasi kelengkapan administrasi desa siaga berupa pendampingan penyusunan keputusan Kepala Desa tentang pengurus desa siaga, dan pembentukan UKBM. 7) praktik penyelenggaraan dan penilaian Posyandu Balita, dan 8) Rapat pengurus membicarakan program kerja. Tahap evaluasi menghasilkan kegiatan: 1) praktik monitoring dan evaluasi penyelenggaraan desa siaga, 2) menyusun laporan, 3) menyusun artikel publikasi hasil kegiatan dan 4) penandatangan kerjasama tindak lanjut kegiatan. Kesimpulan keberadaan desa siaga telah legal dengan diterbitkannya surat keputusan Kepala Desa tentang susunan pengurus desa siaga dan jenis-jenis penyelenggaraan UKBM. Pengurus desa siaga telah memiliki program kerja. Pengetahuan pengurus meningkat pasca pelatihan. Aspek modal sosial sebagai faktor penghambat bisa dikendalikan dengan aktifnya penyelenggaraan UKBM karena masing-masing kader sudah memahami tugas pokok dan kewenangannya sesuai fungsi manajemen. Saran kegiatan perlu pendampingan lanjutan sesuai naskah kerjasama untuk peningkatan status desa siaga menjadi desa siaga aktif mandiri dan terwujudnya desa sehat Sidowayah.]]>
