AGUS WITARA, AGUS
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) WITARA, AGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Termination of employment is a matter which is highly undesirable for outsourced workers because it is the loss of livelihoods and the beginning of every misery for outsourced workers. Protection and working conditions given employers to workers generally below applicable standards in which workers are hired. Although the realization of the employment relationship in writing between the outsourcing company with the workers but the company pengerah employment agencies benefit by cutting some of the rights that workers in companies where workers are stationed. The pros and cons of outsourcing arrangements in Law Number 13 Year 2003 did not discourage legislators to regulate on the issue of outsourcing. That is because prior to the enactment of Law No. 13 of 2003 on Labour, more prevalent misuse of the law in regulating labor relations and terms of employment between outsourcing company with workers. These problems are problems that arise How employment status of workers and the outsourcing How outsorcing legal protection of the workers in the face of layoffs. Legal research is research of normative law by classifying way, read, record, mensistematika. The conclusion of this research outsourced workers when PKWT this should only be done no later than 2 (two) years and may only be extended for 1 (one) time for a maximum period of 1 (one) year or hire outsourced workers for more than three (3) years row without ever interspersed with a contract extension and did not pass through a 30-day grace period, transitional status of outsourced workers by law become permanent employees at the companys employer. And the termination of the terms of the protection law is preventive: the protection of labor laws outsourcing is not just limited to the remuneration, but also the protection of the rights of workers / laborers, whereas the legal protection repressive ie legal protection of workers refresif may include protection in disputes industrial and protection in the termination of employment (FLE). The handling (settlement) of industrial disputes can basically be done through the court and outside the court. Keywords: Legal Protection of Workers Outsourcing Termination
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSORCING DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA WITARA, AGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah soal yang sangat tidak diinginkan bagi pekerja outsourcing karena hal itu merupakan kehilangan mata pencaharian dan permulaan dari segala kesengsaraan bagi pekerja outsourcing. Perlindungan dan syarat-syarat kerja yang diberikan pengusaha kepada pekerja umumnya di bawah standar yang berlaku di mana pekerja dipekerjakan. Meskipun realisasi hubungan kerja dibuat secara tertulis antara perusahaan outsourcing dengan pekerja akan tetapi perusahaan pengerah jasa tenaga kerja mendapatkan keuntungan melalui pemotongan sebagian hak yang diterima pekerja pada perusahaan di mana pekerja ditempatkan. Adanya pro kontra terhadap pengaturan outsourcing di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyurutkan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah outsourcing. Hal tersebut dikarenakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih banyak terjadi penyelewengan hukum dalam mengatur hubungan kerja dan syarat kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja. Dari permasalahan tersebut permasalahan yang timbul yaitu Bagaimana status hubungan kerja bagi pekerja outsourcing dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsorcing dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara mengklasifikasi, membaca, mencatat, mensistematika. Kesimpulan dari hasil penelitian ini pekerja outsourcing bilamana PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau mempekerjakan pekerja outsourcing lebih dari tiga (3) tahun berturut-turut tanpa pernah diselingi perpanjangan kontrak dan tidak melewati tenggang waktu 30 hari, peralihan status pekerja outsourcing demi hukum menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi kerja. Dan pemutusan hubungan kerja tersebut Mengenai perlindungan hukumnya secara preventive yaitu perlindungan hukum pekerja outsourcing tidak hanya terbatas pada pemberian upah, melainkan juga perlindungan hak-hak pekerja / buruh, sedangkan dengan Perlindungan hukum secara represif yaitu Perlindungan hukum pekerja secara refresif dapat meliputi perlindungan dalam perselisihan hubungan industrial dan perlindungan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya penanganan (penyelesaian) perselisihan hubungan industrial pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pemutusan Hubungan Kerja