Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ners SWARNA SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Karel Batmanlusi
Universitas Cenderawasih
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN PHBS TATANAN RUMAH TANGGA ADAPTASI ERA NEW NORMAL COVID-19 DI LINGKUNGAN KOTA BARU KOTA JAYAPURA Karel Batmanlusi; Helen Try Juni Asti; Melkior Tappy; Hesty Tumangke
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i6.637

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi momentum masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada tatanan rumah tangga, sejak dicanangkan status era new normal Covid-19 pembatasan mobilitas sudah dilonggarkan akan tetapi masyarakat tetap dianjurkan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah peningkatan kasus aktif virus covid-19. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya penerapan PHBS tatanan rumah tangga terus diterapkan meskipun saat ini sudah masa adaptasi era new normal covid-19. Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dan praktik cuci tangan. Kegiatan ini diselenggarakan di RT 03/RW 04 Kota Baru. Kota Jayapura Papua Penyuluhan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari bapak- bapak, ibu- ibu dan remaja dewasa. Sebelum kegiatan penyuluhan peserta mengisi pretest dan setelah selesai penyuluhan diberikan post test. Berdasarkan hasil post test menunjukkan bahwa 91% peserta memiliki pengetahuan kategori baik dan 9 %  memiliki pengetahuan kategori cukup tentang PHBS tatanan Rumah tangga dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang berarti ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mendapatkan penyuluhan serta selama berlangsungnya penyuluhan peserta menunjukkan antusias mendengarkan materi PHBS tatanan keluarga dan langkah cuci tangan, peserta juga aktif berpartisipasi dalam tanya jawab dan melakukan praktik cuci tangan. Diharapkan PHBS dapat di terapkan secara konsisten oleh masyarakat dan support  sistem dari seluruh pihak terkait.
PENYULUHAN PHBS TATANAN RUMAH TANGGA ADAPTASI ERA NEW NORMAL COVID-19 DI LINGKUNGAN KOTA BARU KOTA JAYAPURA Karel Batmanlusi; Helen Try Juni Asti; Melkior Tappy; Hesty Tumangke
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i6.637

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi momentum masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada tatanan rumah tangga, sejak dicanangkan status era new normal Covid-19 pembatasan mobilitas sudah dilonggarkan akan tetapi masyarakat tetap dianjurkan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah peningkatan kasus aktif virus covid-19. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya penerapan PHBS tatanan rumah tangga terus diterapkan meskipun saat ini sudah masa adaptasi era new normal covid-19. Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dan praktik cuci tangan. Kegiatan ini diselenggarakan di RT 03/RW 04 Kota Baru. Kota Jayapura Papua Penyuluhan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari bapak- bapak, ibu- ibu dan remaja dewasa. Sebelum kegiatan penyuluhan peserta mengisi pretest dan setelah selesai penyuluhan diberikan post test. Berdasarkan hasil post test menunjukkan bahwa 91% peserta memiliki pengetahuan kategori baik dan 9 %  memiliki pengetahuan kategori cukup tentang PHBS tatanan Rumah tangga dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang berarti ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mendapatkan penyuluhan serta selama berlangsungnya penyuluhan peserta menunjukkan antusias mendengarkan materi PHBS tatanan keluarga dan langkah cuci tangan, peserta juga aktif berpartisipasi dalam tanya jawab dan melakukan praktik cuci tangan. Diharapkan PHBS dapat di terapkan secara konsisten oleh masyarakat dan support  sistem dari seluruh pihak terkait.
Konsekuensi Logis Pencabutan Pasal 11 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/Puu-Xiii/2015) Karel Batmanlusi
Jurnal Ners Vol. 10 No. 2 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i2.55467

Abstract

ABSTRACT The Constitutional Court Decision Number 82/PUU-XIII/2015 declared Article 11 paragraphs (1) and (2) of Law Number 36 of 2014 on Health Workers unconstitutional and legally non-binding. This decision has significant juridical implications for the regulation of health workers, particularly regarding the distribution of authority between the state and professional organizations. This study aims to analyze the logical consequences of the annulment of these provisions, its juridical implications for the position and authority of professional organizations, and its impact on the post-decision health workforce regulatory system. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches by examining Constitutional Court decisions, relevant legislation, and legal doctrines. The findings indicate that the annulment of Article 11 paragraphs (1) and (2) reaffirms the state’s primary authority and responsibility in regulating health workers to ensure legal certainty, service quality, and the protection of constitutional rights. The decision also repositions professional organizations as partners of the state in fostering professional development, rather than as holders of decisive public authority. Keywords: Constitutional Court, Health Workers, Rule of Law, Professional Organizations, State Authority.
Co-Authors Helen Try Juni Asti Hesty Tumangke Melkior Tappy