Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi Ikhsan Bagus Permadi; Ali Rokhman
JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Vol 4 No 2 (2023): JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/joppas.v4i2.6199

Abstract

In every public service process, the public is required to fill in personal data in the registration form, both manually and online. Online services provide great benefits because they speed up the service process and can be done anywhere. But on the other hand, providing personal data through online networks is very vulnerable to personal data security. By providing personal data, it is very likely that population data will be misused by irresponsible parties, causing harm to the owner of the personal data. The Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency as a public service agency authorized to issue population documents containing all personal data makes efforts to secure Electronic Identity Card data by implementing an Android-based Digital Population Identity. The purpose of this study was to find out how far the implementation of Digital Population Identity at the Banyumas Regency Population and Registration Office is in an effort to protect people's personal data, the obstacles faced and the benefits to be achieved. This research uses qualitative methods with various relevant sources. The results of the research need for continuous outreach regarding activation procedures and the benefits of applying Digital Citizenship Identity as a substitute for Electronic Identity Cards
EFEKTIVITAS SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) ATAS BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BANJARNEGARA Peni Yulia Astuti; Ali Rokhman; Sukarso Sukarso
Public Policy and Management Inquiry Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of e-government services that were adopted by the Government District Banjarnegara is Procurement of Goods/Services in Electronics (LPSE) in order to fix some of the weaknesses of the procurement of government goods/ services are carried out manually. This study aims to assess and analyze the effectiveness of Electronic Procurement System (SPSE) in the Procurement of Goods/Services in the District Banjarnegara. The study was conducted at the office of the District LPSE Banjarnegara, this study uses the effectiveness of Electronic Procurement System (SPSE) in the Procurement of Goods/Services in the District Banjarnegara. Data were obtained through interviews with informants related to the implementation of the Electronic Procurement System (SPSE) In District Banjarnegara and conduct research on a data source in the form of archives, documents, statistical data, and other important texts related to the research. The analysis was performed in 3 (three) using the stages: data reduction, data presentation and conclusion Manufacture, Verification, and Reflection. The results showed that the application of LPSE in the district. Banjarnegara have increased transparency in the procurement of government goods/services 5 (five) assessment indicators, namely Production, Efficiency, Satisfaction, excellence and development to assess the extent of the effectiveness of the implementation of the SPSE in the district. Banjarnegara which already shows a fairly good category/ quite Effective. Keywords: Effectiveness, Efficiency, Procurement of Government Goods/Services in Electronics
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CILACAP DAN NUSAKAMBANGAN Sujatmiko Sujatmiko; Ali Rokhman; Simin Simin
Public Policy and Management Inquiry Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Outbreak of HIV / AIDS has reached an alarming stage that the UN put in one of the Millennium Development Goals (MDGs) are also targeted to prisons, in which, there are prisoners / detainees, including key sections of the population or high-risk groups. Seeing these conditions is necessary strategic steps to prevent and deal with the issue of HIV / AIDS in prison. One of the efforts is the presence of HIV / AIDS in prison. This type of research used in this research is descriptive qualitative approach. Research study on the implementation of program on HIV / AIDS in prisons / detention centers and model analysis of the data used in this study is a model of analysis of empirical data. Results are ekpected to improve of to benefit and rate changes for the better in implementing HIV / AIDS that is reaching goals such as Getting to Zero zero new infection, zero discrimination, and zero related death. With limited resources both human resources and other resources of HIV / AIDS have been able to walk although there are some activities that are constrained. Limitations of resources, especially funding critical factor in the program include the lack of funding from the government requires the collaboration with other actors and implement a model of multi-level governance is a model of interdependence of different territorial government or by non-governmental actors that if it had not anticipated the will ultimately negatively impact dependency. Keywords: policy implementation , HIV/AIDS, prisons
KUALITAS PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP Samsu Rizal; Ali Rokhman; Toto Sugito
Public Policy and Management Inquiry Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap adalah kantor pelayanan yang telah menerapkan konsep e-goverment untuk mewujudkan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya penerapan konsep tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji kualitas pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap. Metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang khusus dan bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh penulis dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan disertai dengan data-data dokumentasi yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, kualitas pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Cilacap belum cukup baik karena belum optimal dalam memenuhi semua kebutuhan pemohon paspor.
PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK Dimas Bayu Setiawan; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.398

Abstract

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait dapat membuat pengadaan publik lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan teknis dan infrastruktur, kendala budaya, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan dan regulasi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi, diharapkan pengadaan elektronik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Bakhrur Rokhman; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.399

Abstract

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengelola risiko terkait kegiatan usaha lebih baik, sehingga memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan semua permohonan perizinan secara terintegrasi melalui platform digital, mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, OSS mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) Yonatan Adam; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.400

Abstract

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM FORUM SATU DATA Nuki Lestari Wahyuningtyas; Ali Rokhman; Tobirin
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.436

Abstract

Penerapan Forum Satu Data di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan layanan publik. Dengan integrasi dan aksesibilitas data yang ditingkatkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistem agar sistem tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang terlibat. Tata kelola website Dimassatria diharapkan bisa menjadi wadah data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu, juga diupayakan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui perbaikan dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya.