Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR I Wayan Arya Sugiarta; I Nyoman Suargita; I Made Artayasa; Sri Sulandari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6294

Abstract

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendukung perekonomian desa serta mengembangkan potensi ekonomi, kelembagaan dan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik desa Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori inovasi menurut Suryani (2008:305) menjelaskan indikator inovasi yaitu karakteristik inovasi (produk), saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Inovasi menurut Suryani (2008:305) yang menunjukkan bahwa BUMDes Laba Desa memiliki empat program inovasi pelayanan publik yaitu jogging track dan wisata alam Air Terjun Taman Sari, wisata spiritual yaitu Beji Taman Sari , inovasi keuangan seperti bisnis dan warung dan sektor kesejahteraan melalui Pamsimas. Dari empat program inovasi pelayanan publik, hanya program inovasi pelayanan publik melalui Pamsimas yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sedangkan tiga program inovasi lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan massa dan penutupan sementara untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran penyakit. Covid19. Faktor pendukung inovasi pelayanan publik BUMDes adalah kerjasama dengan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas pelayanan publik seperti komputer.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BANGLI I Kadek Dede Junaedy; Ni Luh Putu Ening Permini; I Wayan Arya Sugiarta; I Made Artayasa; Ni Kadek Ariati; Ni Putu Manik Puryantini
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v6i1.5117

Abstract

This study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of food reserve management policies as part of efforts to achieve sustainable food security in Bangli Regency. This region was selected due to its mountainous geography with limited accessibility and a socioeconomic structure still dominated by subsistence agriculture, making it vulnerable to food supply disruptions due to natural factors and market dynamics. These conditions demand food reserve policies that are adaptive, responsive, and tailored to the local context. The study used a qualitative approach with a case study method to explore the role of local government, institutional capacity, obstacles, and strategies for implementing Bangli Regency Regulation Number 11 of 2022 concerning Food Reserve Management Procedures. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents. The analysis utilized George C. Edwards III's framework, which emphasizes the importance of policy communication, resource availability, implementer disposition, and bureaucratic structure as determinants of implementation success. This framework is enriched with the perspectives of Mazmanian and Sabatier to understand the interrelationships between policy design, socio-political conditions, and implementer capacity. The research is expected to produce an empirical overview of policy implementation in Bangli, as well as theoretical and practical contributions to strengthening food reserve governance. The findings of this study are expected to serve as a reference for formulating more effective, participatory, and evidence-based policies, and can be replicated in other regions with similar characteristics.