Indah Nurmayantri
Universitas Islam Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia Indah Nurmayantri; Priyonggo Suseno
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana pensiun di dua negara Indonesia dan Malaysia. Dengan menganalisis aturan dasar hukum dan analisis hukum pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif kepustakaan, dimana data yang diproleh merupakan data skunder yang berasal dari internet, jurnal, buku, maupun literatur lain. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Sedangkan di Malaysia dengan Employees Provident Fund Act 1991 Undang-Undang Dana Pensiun 2007 (UU 662) (Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)). Iuran yang dibayarkan setiap jabatan dalam suatu negara berbeda. PNS dikenai potongan 8% per bulan. Rinciannya: 4,75% utk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25%. Anggota TNI dan Polri dipungut sebesar 4,75%, Tunjangan hari Tua dan Perumahan sebesar 3,25% dan Dana Kesehatan sebesar 2% dari besaran gaji. Di Malaysia EPF telah menetapkan bahwa persentase 11% dibayarkan dari gaji pekerja dan 13% dibayar oleh pemberi kerja. Dan KWAP kontribusi tetap dari pemberi kerja yang berjumlah 5% dari pemerintah federal dan 17,5% dari badan hukum, otoritas dan lembaga local.
E-commerce: Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Tokopedia) Indah Nurmayantri
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.458

Abstract

E-commerce telah mengubah lanskap perdagangan global dengan pesat, termasuk di dunia Muslim. Artikel ini mengeksplorasi fenomena e-commerce dalam konteks perspektif Islam, dengan fokus pada studi kasus Tokopedia. Melalui pendekatan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Tokopedia, sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia, dapat diinterpretasikan dari perspektif nilai-nilai Islam. Konsep etika, keadilan, transparansi, dan peluang ekonomi dalam Islam dianalisis dalam konteks operasional Tokopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Tokopedia memberikan aksesibilitas dan peluang ekonomi kepada masyarakat, beberapa aspek tetap menimbulkan pertanyaan etis. Keterlibatan dalam bisnis yang melibatkan produk-produk yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai agama serta potensi eksploitasi pelaku usaha dan konsumen menjadi perhatian utama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana e-commerce seperti Tokopedia dapat dihadapi dalam kerangka nilai-nilai Islam dan merangsang refleksi lebih lanjut tentang pengembangan e-commerce yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia Indah Nurmayantri; Priyonggo Suseno
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana pensiun di dua negara Indonesia dan Malaysia. Dengan menganalisis aturan dasar hukum dan analisis hukum pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif kepustakaan, dimana data yang diproleh merupakan data skunder yang berasal dari internet, jurnal, buku, maupun literatur lain. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Sedangkan di Malaysia dengan Employees Provident Fund Act 1991 Undang-Undang Dana Pensiun 2007 (UU 662) (Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)). Iuran yang dibayarkan setiap jabatan dalam suatu negara berbeda. PNS dikenai potongan 8% per bulan. Rinciannya: 4,75% utk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25%. Anggota TNI dan Polri dipungut sebesar 4,75%, Tunjangan hari Tua dan Perumahan sebesar 3,25% dan Dana Kesehatan sebesar 2% dari besaran gaji. Di Malaysia EPF telah menetapkan bahwa persentase 11% dibayarkan dari gaji pekerja dan 13% dibayar oleh pemberi kerja. Dan KWAP kontribusi tetap dari pemberi kerja yang berjumlah 5% dari pemerintah federal dan 17,5% dari badan hukum, otoritas dan lembaga local.
E-commerce: Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Tokopedia) Indah Nurmayantri
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 4 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.458

Abstract

E-commerce telah mengubah lanskap perdagangan global dengan pesat, termasuk di dunia Muslim. Artikel ini mengeksplorasi fenomena e-commerce dalam konteks perspektif Islam, dengan fokus pada studi kasus Tokopedia. Melalui pendekatan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Tokopedia, sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia, dapat diinterpretasikan dari perspektif nilai-nilai Islam. Konsep etika, keadilan, transparansi, dan peluang ekonomi dalam Islam dianalisis dalam konteks operasional Tokopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Tokopedia memberikan aksesibilitas dan peluang ekonomi kepada masyarakat, beberapa aspek tetap menimbulkan pertanyaan etis. Keterlibatan dalam bisnis yang melibatkan produk-produk yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai agama serta potensi eksploitasi pelaku usaha dan konsumen menjadi perhatian utama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana e-commerce seperti Tokopedia dapat dihadapi dalam kerangka nilai-nilai Islam dan merangsang refleksi lebih lanjut tentang pengembangan e-commerce yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.