Endang Sulastri
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluation of Policy Providing Lactation Rooms in Public Spaces of Palembang City (Review of Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2014) Dewi Ratih Anggraini; Evi Satispi; Endang Sulastri
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 6 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/g10a1r37

Abstract

This study aims to evaluate the policy on the provision of lactation rooms in public spaces in Palembang City, based on Regional Regulation Number 2 of 2014. The research focuses on three main aspects: (1) policy evaluation using William N. Dunn's framework, (2) program implementation effectiveness analyzed through Riant Nugroho’s “five right” model, and (3) inter-actor collaboration examined from the perspective of Ansell and Gash’s Collaborative Governance theory. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis from relevant agencies. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, allowing for systematic data reduction, display, and verification. The results indicate that the implementation of the lactation room provision policy in Palembang City has not been fully effective or efficient. The availability of lactation rooms remains limited and fails to meet the technical standards outlined in Minister of Health Regulation Number 15 of 2013. Coordination among agencies is suboptimal, supervision mechanisms are not sustainable, and public participation remains low. Moreover, collaborative governance practices are still primarily administrative, lacking meaningful engagement among stakeholders. Based on these findings, the study proposes a Public Space Adaptive Collaboration Model. This model positions the government as a facilitator, the private sector as a service provider, and the community as a co-creator of policy. Such a framework is intended to enhance policy implementation, promote stakeholder participation, and ensure the sustainable provision of lactation rooms in public spaces.
PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 DAN IMPLIKASINYA PADA PERILAKU PEMILIH Wira Satria; Endang Sulastri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1923

Abstract

Artikel ini menganalisis praktik politik uang dan implikasinya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan aktor terhadap praktik politik uang. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas calon legislatif, pemilih, tim sukses atau koordinator lapangan, tokoh masyarakat, tokoh adat/ninik mamak, serta penyelenggara pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 berlangsung melalui pemberian uang tunai, sembako, barang, bantuan kegiatan sosial, serta mobilisasi jaringan politik. Praktik tersebut dilakukan melalui pola yang relatif terorganisasi, dimulai dari pemetaan wilayah, pendataan pemilih, pembentukan tim dan koordinator, distribusi sumber daya, hingga mobilisasi pemilih menjelang pemungutan suara. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Politik uang mendorong munculnya perilaku pemilih yang pragmatis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Namun, penerimaan pemberian tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan politik karena pemilih juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan, pengaruh tokoh, reputasi kandidat, peluang kemenangan, dan kepentingan pribadi. Penelitian menyimpulkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari praktik politik transaksional yang berpotensi menggeser orientasi pemilih dari pertimbangan programatik menuju pertimbangan material dan pragmatis.