Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGUATAN MOTIVASI DAN KETERAMPILAN MENULIS KARYA ANTOLOGI PADA TENAGA PERPUSTAKAAN UIN GUSDUR PEKALONGAN Arditya Prayogi; Khusnu Asirah; Qurrota A'yun; Nurul Maisyal
Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia (JPSI)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.778 KB)

Abstract

Currently, writing skill is one of the skills needed in the era of disruption like now. This is because writing is part of the human ability to meet their needs. On this basis, community service activities this time were carried out, with a focus on strengthening motivation and writing skills, especially anthology works (writing). This service activity takes the format of a presentation both in the form of technical presentation of material and motivational seminars. Presentation of the material is carried out using the lecture method, question and answer, and assignment/post test. In general, the result of this community service activity is that the activity participants have a good understanding of the material presented and have basic skills related to writing anthologies. This activity also has a social impact based on the good response given by the activity participants.Keywords: Writing, Work, Anthology, LiteracyDoi: https://dx.doi.org/10.23960/JPSI/v3i1.41-47
Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan: Telaah Normatif UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014 Arditya Prayogi; Riki Nasrullah; Khusnu Asirah; Ridho Aji Anggana; Ayon Diniyanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis urgensi harmonisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai determinan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Problematika yuridis muncul ketika norma pelaksana tidak sepenuhnya mengunci aspek kewenangan, standar layanan, pendanaan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan, sehingga memicu multitafsir dan disparitas implementasi di tingkat daerah. Artikel ini bertujuan memetakan konstruksi pengaturan dalam UU dan PP, menguji derajat sinkronisasi vertikal keduanya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan normatif yang preskriptif. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, klasifikasi isu hukum, dan uji harmonisasi menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun UU telah menetapkan kerangka makro penyelenggaraan perpustakaan sebagai kewajiban negara, PP pelaksana pada beberapa titik masih menyisakan celah ketidakjelasan (vague norm) terkait pembagian peran institusional dan prosedur penegakan sanksi administratif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan reorientasi definisi kewenangan, penetapan indikator layanan minimum yang imperatif, serta rincian mekanisme evaluasi yang akuntabel. Hal ini diharapkan mampu menjamin koherensi sistem hukum perpustakaan guna mewujudkan layanan informasi publik yang terstandar dan terlindungi secara hukum.