Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Mohammad Agus Maulidi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Perubahan Peraturan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Mohammad Agus Maulidi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i1.1378

Abstract

Sebagai pedoman umum, perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tentu membawa dampak terhadap pembentukan produk hukum daerah di Indonesia. Penelitian berfokus untuk menganalisis pertama, perkembangan perubahan peraturan tentang pembentukan peraturan perundangundangan; kedua, implikasi perubahan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan produk hukum daerah. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini menyimpulkan, pertama, perubahan terhadap Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat beberapa hal pokok, yaitu penguatan DPD; pembentukan lembaga baru di bidang perundang-undangan; mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan yang telah berlaku; pengakuan metode omnibus law; proses harmonisasi oleh lembaga baru di bidang perundang-undangan; mekanisme perbaikan redaksional pasca persetujuan bersama; penguatan partisipasi bermakna; pemanfaatan media elektronik; dan penambahan metode penyusunan naskah akademik. Kedua, implikasi perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa mendorong efisiensi dan efektivitas pembentukan produk hukum daerah; menciptakan produk hukum daerah yang responsif; harmonisasi vertikal; dan simplifikasi regulasi.
Co-Authors