Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Mella Ismelina Farma Rahayu
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kedudukan Hukum Notaris dan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Devira Ayu Larashati; Mella Ismelina Farma Rahayu
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1340

Abstract

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam kasus pembatalan akta oleh pengadilan sangat penting untuk menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat publik. Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang diakui sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam kasus pembatalan, perlindungan hukum diperlukan agar notaris tidak dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang bukan akibat kelalaian mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pembatalan akta tidak menghilangkan status akta yang telah dibuat, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki wewenang untuk menilai tindakan notaris. Kode etik notaris dan ketentuan hukum memberikan perlindungan lebih lanjut, termasuk hak untuk memberikan klarifikasi sebelum diminta memberikan keterangan. Selain itu, konsekuensi hukum bagi notaris setelah pembatalan akta juga dapat memengaruhi kredibilitas akta lainnya yang pernah dibuat, di mana reputasi notaris sebagai pihak netral menjadi pertaruhan. Akibatnya, penting bagi notaris untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum demi menghindari dampak negatif terhadap praktik kenotariatan. Melalui mekanisme perlindungan ini, notaris diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan aman tanpa takut akan pembalasan hukum yang tidak adil.
Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Air oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri dalam Perspektif Lingkungan Rivaldi Rizky; Mella Ismelina Farma Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4594

Abstract

Pencemaran air di sungai menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Sungai Brantas, Jawa Timur. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai, menyebabkan kematian massal ikan dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi kualitas air sungai, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer adalah putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai, namun dalam kasus Sungai Brantas, terdapat kelemahan dalam implementasi kewenangan tersebut. Putusan pengadilan mengkritik respons yang tidak memadai, pemantauan yang lemah, dan kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas personel, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air sungai di Jawa Timur.
Co-Authors Devira Ayu Larashati Rivaldi Rizky