Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPW (Jurnal Politik Walisongo) TAHKIM Sapientia Humana : Jurnal Sosial Humaniora
Nurlaili Rahmawati
Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR PADA KASUS PEMBUNUHAN NOFRIANSYAH YOSHUA HUTABARAT Muhammad Junaidi; Danar Adithya Santoso; Wenisa Zahra; Nurlaili Rahmawati
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.4447

Abstract

Lembaga Khusus Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hadir Demi keamanan dan keselamatan Justice Collaborator. Mengingat banyaknya bahaya yang akan menimpa Justice Collaborator setelah mengungkap kebenaran dari suatu kasus kejahatan. Penelitian ini meneliti sejauh mana peran LPSK dalam melindungi Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Novriansyah Yoshua Hutabarat. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perlindungan LPSK ini sangat penting untuk dilakukan, karena pihak yang dilaporkan bisa melakukan apa saja agar kejahatannya tidak terbongkar, bahkan bisa mengancam nyawa Justice Collaborator. Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan bahwa LPSK Sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator demi kelancaran proses persidangan dan mempermudah hakim dalam memutuskan perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Youshua Hutabarat.Kata Kunci : LPSK, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana
Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi Salsabilla Salsabilla; Ananda Zhafir Assakhawi; Muhammad Adib Fathullah; Nurlaili Rahmawati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.18635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah Melihat kasus-kasus di negara dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Sehingga perlu adanya kesadaran global tentang isu-isu pelanggaran HAM karena gaya kepemimpinan otoriter, agar semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.
Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024 Syifa Rianadiwa; Faiz Solakhudin; Virgano Triadi Salam; Nurlaili Rahmawati
Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora Vol 4 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jsh.v4i01.7548

Abstract

This article aims to discuss efforts to prevent political polarization in the 2024 election year by using library data collection methods. The results of this research are that political polarization can occur in any situation and condition especially during elections, public policy, socio-cultural issues including post-debate issues for the Presidential and Vice Presidential Candidates. The causes of political polarization are none other than political parties, mass media, regional expansion, political context and society's political ideology. Political polarization has positive and negative impacts. However, of these two impacts, there are more negative impacts. The negative impacts that can be caused by political polarization are the creation of divisions, damage to democratic institutions, loss of credibility of political parties, impact on government, and reduced credibility of society, while the positive impacts of political polarization are strengthening relationships and increasing participation in politics. Political polarization will very easily occur when the public or supporters are easily carried away by issues circulating in society such as differences in ideology, choices and principles between one camp and another. Several efforts can be made to prevent political polarization, namely: the public must be able to sort and choose the issues circulating and not be too fanatical about their choices, instill and implement the values of Pancasila, and implement the value of harmonization of Bhinneka Tunggal Ika.
Co-Authors Ananda Zhafir Assakhawi Danar Adithya Santoso Faiz Solakhudin Muhammad Adib Fathullah Muhammad Junaidi Salsabilla Salsabilla Syifa Rianadiwa Virgano Triadi Salam Wenisa Zahra