Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Fatmawati Fatmawati
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Problematika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan ( Studi Kasus di Kua Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso) Fatmawati Fatmawati; M.Sayyid Aqil Khoirul Anam; Deni Firmansyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.471

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendriskripsikan, dan menganalisis Problematika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan ( Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jambesari Ds, Kabupaten Bondowoso) .Metode dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial, hukum, dan budaya yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di tingkat lokal, khususnya di KUA Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks secara spesifik dan mendalam, dengan fokus pada aktor-aktor kunci, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkembang di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diteliti agar menghasilkan data yang objektif dan sesuai dengan kondisi lapangan Hasil penelitian tentang pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Jambesari DS menunjukkan bahwa masyarakat dan KUA menghadapi banyak tantangan karena kebijakan ini. Sebagai syarat untuk pendaftaran kehendak nikah, diperlukan lampiran akta kelahiran dengan tingkat validitas yang tinggi. Ini merupakan masalah besar. Bagi calon pengantin yang orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, hal ini menjadi masalah.Selain itu, faktor yang membuat implementasi lebih sulit adalah masyarakat yang tidak memahami kebijakan ini. Tingkat nikah sirri masih tinggi karena banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum. Ini menyebabkan masalah dalam proses pencatatan perkawinan, terutama dalam hal mencatat nama ayah dalam akta kelahiran. Namun demikian, tujuan kebijakan ini jelas: untuk menjamin legalitas perkawinan dan melindungi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, hak-hak keluarga seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian dapat lebih terjamin.
Peran Pengadilan Agama Bondowoso dalam Menjamin Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Fatmawati Fatmawati; Almalik Ramadani Ari Saputro; Rosihan Gustiawan Afandi; Ali Zainal Abidin; Imam Mubarak Yudit; Ahmad Sovil; Lukmanul Hakim; Muhammad Rifki Ali; M. Dimasil Kulup; Muh. Hamdani; Moh. Arifandi; Ahmad Khomsin; Sugik Sugianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3427

Abstract

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian oleh pengadilan. Berakhirnya suatu perkawinan karena perceraian bukan berarti berakhirnya kewajiban orang tua untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam perkara perceraian, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun biasanya jatuh kepada ibu, sedangkan ayah berkewajiban untuk tetap menafkahi anak hasil perkawinan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan, hambatan, pembiayaan dan upaya hukum mengenai putusan pengadilan tentang pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak atas nafkah anak pasca perceraian, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan tentang hak atas nafkah anak di Pengadilan Agama Bondowoso dan upaya mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang hak atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama tersebut, tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan pengadilan agama tentang hak atas nafkah anak sangat rendah.
Keadilan Agraria dalam Islam: Telaah Historis Kebijakan Agrariya Islam Priode Awal Fatmawati Fatmawati
Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2021): Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : LP3M KH Yazid Karimullah Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ay.v3i2.372

Abstract

The land crisis is crucial and a scourge for state sovereignty. This is a problem that has plagued Islam historically with the Qur'an and Hadith having established the concept of agrarian justice through the laws and ethics taught by the Prophet as practiced by the salaf. This paper seeks to present kemali in the reader's memory how agrarian problems in the golden age of Islam can be unraveled and handled. The results of this search obtained several points of conclusion as follows, pertmama, the division of the agrarian sector in the early days of Islam was divided on the basis of consideration of common needs, this is like public facilities (hima), then the division on the basis of the needs and conditions of the ummah such as the division of those who have just converted to Islam which some economically and faith are still weak.Second, the termination of disputes in the agrarian sector at that time was based heavily on falid and differentiated evidence to achieve benefits for both parties, as in the case of disputes over fruit products from trees planted illegally on other people's land
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN SISTEM BETTONAN STUDI KASUS PENGELOLAAN SAWAH Saini Saini; Fatmawati Fatmawati; Devi Undhatuz Zulfa
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 5 No. 2 (2023): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ai.v5i2.710

Abstract

The need for humans to remain intertwined with other humans to meet their needs, which cannot be fulfilled alone, is why cooperation in the agricultural sector is held. Production sharing cooperation in the management of rice fields in Sumberpakem Village has existed for a long time. However, the implementation is still not in accordance with sharia law. The purpose of this research is to find out the practice of profit sharing with the bettonan system in terms of sharia economic law. the method used in this research uses qualitative research with descriptive qualitative research. data collection techniques use observation, interviews and documentation, with data analysis using the Milles and Hubberman method. the results of this study show that the process of managing rice fields in Suberpakem Village, Sumberjambe District, Jember Regency consists of two types, paroan and bettonan, which in Islamic law is included in the muzara'ah contract. The management of rice fields with the bettonan system is that the landowner gives his rice fields to the tenant farmers by providing seeds, fertilizers, and plowing tools, and the management process is borne by the tenant farmers, but in practice the owner of the rice fields does not determine the period of management and in the division of the results the owners of the rice fields vary in determining the division of the harvest with the bettonan system there are those who use 4: 1, 5: 1 and some set aside first then the results are divided 5: 1.
Co-Authors Ahmad Khomsin Ahmad Sovil Ali Zainal Abidin Almalik Ramadani Ari Saputro Deni Firmansyah Devi Undhatuz Zulfa Imam Mubarak Yudit Lukmanul Hakim M. Dimasil Kulup M.Sayyid Aqil Khoirul Anam Moh. Arifandi Muh. Hamdani Muhammad Rifki Ali Rosihan Gustiawan Afandi Saini Saini Sugik Sugianto