Edi Wahjuningati
Universitas Bhayangkara Surabaya

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEDUDUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Adebora Ferdian Hadi; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.82

Abstract

Kemajuan di bidang teknologi, komputer dan informasi mendukung pemanfaatan teknologi internet. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktifitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Perdagangan itu juga tidak hanya mencakup skala nasional tetapi juga sampai pada tahap internasional. Penggunaan internet oleh pelaku usaha dalam bisnis berubah dari pertukaran informasi secara elektronik menjadi salah satu alat dalam strategi bisnis, seperti dalam hal pemasaran, penjualan dan pelayanan konsumen. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Timbulnya perjanjian dalam jual- beli karena adanya itikad baik dari penjual dengan pembeli yang saling melakukan perjanjian dengan baik. Jual-beli online atau e-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Namun dalam transaksi jual-beli online kedudukan pembeli sangatlah lemah dengan demikian pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pembeli dan larangan bagi penjual dalam jual beli itu sendiri. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual-beli melalui internet diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA Stefanus Arie Bariton; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.152

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Eigendom yang telahmemiliki tanah di Jalan Genteng Butulan 5 Surabaya berdasarkan akta-akta otentik dandokumen yang dimiliki secara turun temurun dari orang tua pemegang Hak Eigendomtersebut.Dikarenakan tanah tersebut masih belum berupa sertipikat tanah Hak Milik makapemegang hak eigendom tersebut akan meningkatkan hak atas tanahnya (konversi) ke kantorBadan Pertanahan Nasional Surabaya II. Pada saat berkas sudah masuk di Kantor BadanPertanahan Nasional di posisi kepala subseksi pengukuran berkas tersebut terhambat danmengundang Pemegang Hak tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional II untukmengetahui lebih lanjut mengenai tanah yang telah dimiliki tersebut. Setelah Pemegang Hakmenghadap Kepala subseksi pengukuran, tanah yang telah dimiliki oleh Pemegang HakEigendom tersebut mengalami kendala yakni tanah yang dikuasainya tersebut telah terbitsertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1972 atas nama pemegang Hak terakhir yakni ahliwaris dari Ibrahim Bin Talab dan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut ditunjukan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dimana sertipikat tersebut objeknya meliputiJalan Genteng Butulan 1, 3, 5 dan 7 Surabaya dan pada Tahun 1988 tanah tersebut telahdijaminkan kepada Bank, yang pada saat pemegang hak mengkonversikan tanahnya banktersebut telah pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan datadeskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah lakuyang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan dataprimer dan data sekunder yakni diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan wawancara dengan pihak terkait dan juga data-data yang diberikan olehPemegang Hak tersebut yakni berupa akta-akta otentik, surat keterangan dari Kelurahan danarsip sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terbit pada tahun 1972. Hasil analisis penelitianyakni membahas mengenai Hak Eigendom berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria danbagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Eigendom yang telah menguasai tanahtersebut di Jalan Genteng Butulan 5 tersebut.
PROBLEMATIKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN PADA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1194 DI KELURAHAN SIDOSERMO KOTA SURABAYA Nurlaili Azizah Rahmadhani; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.239

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum jual beli tanah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak hanya dapat didaftarkan jika akta peralihan hak jual beli yang dilakukan dan dicatatkan dihadapan Notaris/PPAT. Sementara di beberapa wilayah masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan di bawah tangan tidak dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan karena pihak penjual tidak diketahui keberadaannya maka pihak pembeli dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri setempat.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk Khrisnu Wahyuono; Edi Wahjuningati; Jamil Jamil
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sering menimbulkan perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam pemberian Uang Pesangon uang Tunjangan Hari Raya dan lain lain seperti yang terjadi di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Antara 703 pekerja dengan perusahaan. Kedua belah pihak tidak sepakat atas uang pesangon dari perusahaan yang sangat jauh dari ketentuan Perundang-Undangan. Bukan hanya masalah uang pesangon yang belum disepakati antar kedua belah pihak, Upah selama tidak dipekerjakan sesuai dengan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha karena pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha menghalang halangi melalui security perusahaan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan Industrial, Tetapi dalam permasalahan yang terjadi Di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk tersebut Banyak terjadi pelanggaran Normatif mengenai hak hak pekerja maka yang berhak menangani prmasalahan tersebut adalah Dinas sosial tenaga kerja (DINSOSNAKER) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja dan pengusaha tersebut pengusaha telah melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) yang dalam ketentuan pidana ada sanksi administratif telah melanggar pasal 186 ayat 1.Karena alasan perusahaan melakukan efisiensi terhadap pekerja tidak sesuai dengan pasal 164 ayat (3) terdapat kalusul yang menyatakan tutup, Namun pada prakteknya perusahaan tidak dalam kondisi tutup tetapi melakukan efisiensi, Hal inilah yang menjadikan normatersebut kabur atau tidak jelas.