Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat T. Saiful Basri; Zulfadhli Zulfadhli
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Dengan melakukan bimbingan pra nikah calon pasangan pengantin diharapkan akan lebih siap dalam mengarungi biduk rumah tangga. KUA Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Hambatan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat yaitu sibuknya calon pengantin, jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah, rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah.
Audit Comitte Characteristic and Their Impact on Quality: A-Meta-Analysis Arie Fitria; M. Yusuf Bahtiar; Deni Iskandar; Loso Judijanto; T. Saiful Basri; Eko Nursalim; Abi Suar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9868

Abstract

Komite audit memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dengan mengawasi proses audit internal dan eksternal. Karakteristik komite audit, seperti ukuran, independensi, keahlian, dan frekuensi rapat, diyakini memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari karakteristik komite audit terhadap kualitas audit dengan melakukan meta-analisis pada studi-studi empiris terdahulu. Penelitian ini adalah jenis penelitian meta-analisis untuk mensintesis hasil dari berbagai penelitian empiris yang menguji hubungan antara karakteristik komite audit dan kualitas audit. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari 12 studi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara karakteristik komite audit dan kualitas audit. Karakteristik yang diteliti meliputi ukuran komite audit, keahlian akuntansi dan keuangan, independensi, frekuensi pertemuan, serta tenure anggota komite audit. Analisis data adalah analisis kuantitatif dengan menghitung nilai effect size. Hasil penelitian menyimpulkan Karakteristik komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai effect size sebesar 1.12 dengan kategori effect size tinggi. Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas komite audit dan kualitas audit.
Analysis of the Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Bureaucratic Accountability on Public Service Quality Loso Judijanto; T. Saiful Basri; Afif Syarifudin Yahya; Kalijunjung Hasibuan
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.601

Abstract

This research investigates the intricate relationships among Bureaucratic Accountability, Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Public Service Quality through a quantitative analysis employing Structural Equation Modeling (SEM). Utilizing a sample size of 150 participants, the study explores the nuanced interplay of these constructs, providing valuable insights for policymakers and administrators. The measurement model demonstrates robust reliability and validity, while the structural model reveals significant positive associations between Bureaucratic Accountability, Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Public Service Quality. Demographic variations further enrich the understanding of these relationships. The findings contribute to the discourse on effective governance, emphasizing the pivotal role of transparency, regulatory adaptability, and law enforcement efficiency in shaping public service perceptions. Implications for policy and avenues for future research are discussed.
Sipadan dan Ligitan Serta Penyelesaiannya Dalam Hukum Internasional T. Saiful Basri; Seri Mughni Sulubara
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.02

Abstract

Kasus Sipadan dan Ligitan berawal dari klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap wilayah yang dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Permasalahannya adalah kedua negara ini mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam berbagai macam aspek baik dalam bidang sejarah, budaya, dan pemanfaatan tradisional wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus Sipadan dan Ligitan secara hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Pada Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia.