Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN USAHA KERAJINAN GERABAH PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Ida Ayu Susan Trisna Diatmika; Afif Syarifudin Yahya
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 1 No. 2 (2021): Batara Wisnu | Mei - Agustus 2021
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.092 KB) | DOI: 10.53363/bw.v1i2.48

Abstract

Banyuning Village is a center of pottery craft suppliers in Buleleng Regency. The pottery craft is usually used for traditional ceremonies and souvenirs. The pandemic Covid-19 has reduced the sales of craft. The purpose of community service activities is to help pottery artisans to increase sales during pandemic Covid-19 through used social media. The methods used are surveying pottery artisans not yet on social media, giving education utilization and profits using social media, product marketing the social media, and the monitor. The result shows that social media platforms important role in increasing sales during the pandemic Covid-19. Optimizing social media as product marketing can increase sales of pottery products up to 60% and reach the consumer on a broader scale
EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZIN USAHA PERDAGANGAN MELALUI PROGRAM PAPA JOSS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Afif Syarifudin Yahya; Arib Zhafran Amzan
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.2420

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas dari Program PAPA JOSS dalam pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisi melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PAPA JOSS di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan dari lima dimensi yang dikaji sudah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus perizinan, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dan masyarakat sangat terbantu karena tidak perlu menghabiskan uang dan tenaga untuk datang langsung ke kantor untuk pengurusan pelayanan perizinan usaha perdagangan.
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR Afif Syarifudin Yahya; Setiyono Setiyono
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N-LAPOR dengan menggunakan teori efektivitas menurut (Martini, 1987) yang diukur melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sasaran. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling kepada 11 orang, meliputi: Kepala Dinas, Kepala Bidang Layanan Informasi, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Dinas yang terintegrasi dengan Aplikasi SP4N-LAPOR, 2 orang Staf Layanan Informasi Publik, dan 3 orang Pengguna Aplikasi. Teknik penentuan validitas keabsahan data dilaksanakan melalui strategi triangulasi sumber sedangkan Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih dibutuhkannya adaptasi untuk meningkatkan jumlah input ke dalam aplikasi, belum ada kejelasan standar kategorisasi laporan, dan perlunya penambahan waktu sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Aplikasi SP4N-LAPOR; Efektivitas; Pelayanan Publik; Pengaduan Masyarakat
ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Anindita Primastuti; Afif Syarifudin Yahya; Afni Nooraini; Alma’arif Alma’arif; Murtir Jeddawi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.
Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat Afif Syarifudin Yahya; Anang Sugeng Cahyono; Baren Sipayung
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.872

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan gratifikasi terhadap pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Melalui analisis kualitatif, kami memeriksa kebijakan yang ada, menilai kesadaran dan pemahaman di antara para pejabat, mengeksplorasi dampak yang dirasakan terhadap pencegahan korupsi, dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi. Program pelatihan dan strategi komunikasi secara signifikan mempengaruhi kesadaran, dengan menekankan pentingnya inisiatif yang komprehensif. Efek jera yang dirasakan dan dampak positif terhadap perilaku etis menggarisbawahi pentingnya kebijakan gratifikasi. Tantangan yang dihadapi, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan adanya bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diberikan mencakup standarisasi penegakan hukum, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Studi ini memberikan wawasan yang berharga dalam wacana pencegahan korupsi, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan konteks dan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Analysis of the Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Bureaucratic Accountability on Public Service Quality Loso Judijanto; T. Saiful Basri; Afif Syarifudin Yahya; Kalijunjung Hasibuan
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.601

Abstract

This research investigates the intricate relationships among Bureaucratic Accountability, Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Public Service Quality through a quantitative analysis employing Structural Equation Modeling (SEM). Utilizing a sample size of 150 participants, the study explores the nuanced interplay of these constructs, providing valuable insights for policymakers and administrators. The measurement model demonstrates robust reliability and validity, while the structural model reveals significant positive associations between Bureaucratic Accountability, Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Public Service Quality. Demographic variations further enrich the understanding of these relationships. The findings contribute to the discourse on effective governance, emphasizing the pivotal role of transparency, regulatory adaptability, and law enforcement efficiency in shaping public service perceptions. Implications for policy and avenues for future research are discussed.
Analysis of the Impact of Government Policy, Technological Innovation, and Availability of Business Capital on the Growth of Small and Medium Enterprises in Indonesia Afif Syarifudin Yahya; Maiza Fikri; Loso Judijanto; Eva Yuniarti Utami; Deni Iskandar
West Science Business and Management Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Business and Management
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsbm.v2i01.697

Abstract

This research studies the complex relationships between government policies, technological innovation, availability of venture capital, and the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. Using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS), this research analyses data from a sample of 130 SMEs across different industries and regions. The measurement model assessment confirmed the reliability and validity of the constructs, while the structural model analysis revealed significant positive relationships between government policy effectiveness, technological innovation, venture capital availability, and SME growth. The robustness of the findings was confirmed through bootstrapping, and the model fit index validated the adequacy of the estimated model. The R-squared values indicate the ability of the model to explain most of the variance in SME growth. Hypothesis testing further corroborated the significant impact of Availability of Venture Capital, Government Policies, and Technological Innovation on SME growth. The implications of these findings extend to policymakers, business owners, and stakeholders, guiding the formulation of strategies that foster an enabling environment for SMEs in Indonesia.
Assessing the Impact of Training, Industry Partnerships, and Government Policies on the Success of Business Development Programs: A Case Study in Central Java Province Siti Annisa Wahdiniawati; Akka Latifah Jusdienar; Afif Syarifudin Yahya; Loso Judijanto
West Science Journal Economic and Entrepreneurship Vol. 1 No. 11 (2023): West Science Journal Economic and Entrepreneurship
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsjee.v1i11.353

Abstract

This research explores the multifaceted factors influencing the success of business development programs in Central Java Province. Specifically, it examines the impact of training initiatives, industrial partnerships, and government policies on the participation and effectiveness of development programs. A sample of 120 businesses and entrepreneurs in the region was analyzed using structural equation modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS) as the data analysis method. The results reveal significant relationships between the variables under investigation. Businesses perceiving favorable government policies are more likely to participate in development programs. Likewise, investments in training programs and engagement in industry partnerships are positively associated with participation in development initiatives. The goodness-of-fit analysis demonstrates that the Estimated Model adequately represents the data, affirming its validity and reliability. The research provides valuable insights into the interconnected nature of factors contributing to the success of business development programs in Central Java Province, highlighting the importance of collaboration, supportive government policies, and training initiatives. These findings can inform policymakers, businesses, and stakeholders in the region, aiding in the design and implementation of more effective development programs.
A Bibliometric Analysis of Best Practices on the Role of Government in Sustainability and Environmental Management Loso Judijanto; Afif Syarifudin Yahya; Iwan Harsono; Anisa Fitria Utami
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i01.568

Abstract

This bibliometric analysis delves into the extensive body of literature on the role of government in sustainability and environmental management, addressing the imperative for sustainable development amidst increasing environmental challenges. Through a systematic exploration of scholarly publications, the study identifies clusters of literature, research trends over time, and potential areas for future investigation. The analysis reveals key thematic areas, including Corporate Social Responsibility (CSR) and Governance, Waste Management, Environmental Governance, Energy and Innovation, and Supply Chain Sustainability. Top-cited research studies and the visualization of term occurrences offer foundational insights for policymakers and researchers. The findings emphasize the evolving priorities in the field and underscore the need for interdisciplinary collaboration to address complex challenges. Overall, the study contributes to a nuanced understanding of best practices, guiding stakeholders in formulating evidence-based policies for sustainable development.
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020) Afif Syarifudin Yahya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3993

Abstract

Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi. Kata Kunci: , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.