Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum el hisbah: Journal of Islamic Economic Law
Bunga Desyana Pratami
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: (Studi atas Pemikiran Jasser Auda tentang Maqshid Al-Syariah) Heris Suhendar; Misbakhul Ulum; Bunga Desyana Pratami
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.996 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7355

Abstract

Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan fintech lending syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pribadi pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan fintech lending syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-Syariah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah memiliki relevansi terhadap pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia.
Land Transactions in Climate Disaster Zones: Legal Challenges and Notary Professionalism in the Rob Case in Pekalongan Regency Rindiana Larasati; Bunga Desyana Pratami; Iqbal Kamalludin; Syarofi; Eksy Puji Rahayu
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v8i2.2248

Abstract

The phenomenon of rob that occurs chronically in the coastal area of Pekalongan Regency, especially in Wonokerto District, has created complex socio-ecological conditions. Productive agricultural land is now permanently submerged in seawater, thus triggering a wave of land buying and selling by the community to entrepreneurs at very low prices. The transaction takes place legally-formally in the presence of a notary, even though the land object is no longer ecologically and economically viable. This study aims to analyze the legal challenges and professionalism of notaries in handling land transactions in areas affected by climate disasters. The approach used is socio-legal based on case studies and observation of notarial practices in areas affected by rob. The results of the study show that there is a vacuum of norms and standards of professional ethics in the face of the new reality: land that has lost its ecological use value remains the object of legal transactions. In this position, notaries face a dilemma between carrying out administrative functions and moral responsibility as guardians of transactional justice. It is necessary to strengthen land regulations based on climate disaster mitigation and update the code of ethics for the notary profession to be in line with the principles of prudence and ecological justice.
Co-Authors Eksy Puji Rahayu Heris Suhendar, Heris Iqbal Kamalludin Misbakhul Ulum Rindiana Larasati Syarofi