Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hubungan Antara Pembatasan Nilai pada Transaksi Valuta Asing dan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Audrey Tannasia; Richard C. Adam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.411 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12349

Abstract

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pembatasan nilai transaksi valuta asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Stabilitas nilai tukar Rupiah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan adalah pembatasan nilai transaksi valuta asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan pembatasan nilai tersebut terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, serta keadaan yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pembatasan nilai pada transaksi valuta asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang optimal
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Publik PT. First Indo American Leasing TBK Atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Menurut Hukum Pasar Modal Sendi Arrazak; Richard C. Adam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.709 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12629

Abstract

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh dari Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First Indo American Leasing Tbk. berdasarkan Hukum Pasar Modal. (b) Untuk mengetahui Penegakan Hukum PT. First Indo American Leasing Tbk. yang Sahamnya terdampak delisting berdasarkan Hukum Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, undang-undang, peraturan pasar modal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham publik dalam konteks delisting saham meliputi beberapa aspek. Pertama, adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh emiten dalam melakukan delisting saham. Kedua, hak pemegang saham publik untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu mengenai rencana delisting saham. Ketiga, hak pemegang saham publik untuk memberikan pendapat atau protes terhadap rencana delisting saham. Keempat, perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik melalui mekanisme ganti rugi dan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam proses delisting saham.
LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS THROUGH THE ACTIO PAULIANA INSTITUTION IN CONNECTION WITH BANKRUPT ASSETS Danila Elfayet; Richard C. Adam
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.3059

Abstract

Actio Pauliana is an important legal instrument in the bankruptcy system, aimed at protecting the interests of creditors from the actions of debtors with bad intentions, such as the transfer of assets conducted before a bankruptcy declaration is made. This instrument allows creditors to annul legal acts of the debtor that could harm their rights, with the main principle being good faith. This article aims to analyze the application of actio pauliana in Indonesian bankruptcy law, focusing on the protection given to creditors in dealing with harmful transfers of debtor assets. This research uses a normative juridical approach, analyzing the legal provisions in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (UU Bankruptcy and PKPU) and its application in practice. The results of the research show that actio pauliana can be an effective tool in maintaining fairness and transparency in debt settlement; however, its application still requires improvements in terms of oversight and coordination between relevant parties such as commercial courts, curators, and creditors. The recommendation is to update the regulations related to actio pauliana to address new challenges in bankruptcy practice and ensure the continuation of legal protection for creditors.