Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi Regina Rachmadayanti; Ariawan Gunadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.461 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12555

Abstract

Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang, dengan resikonya masing-masing, yaitu wanprestasi pada perjanjian dan utang tidak terbayarkan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Selain dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui Hukum Perdata, namun pelaku usaha juga menggunakan proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui PKPU atau pun kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Kepailitan dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitur yang memiliki banyak kreditur, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya. Hal ini yang membedakan penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan di Pengadilan Niaga dan penyelesaian melalui gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri. Dalam perjanjian utang piutang, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya kepada kreditur. Hal ini berlaku baik untuk benda bergerak maupun benda tetap, yang sudah ada saat perjanjian dibuat maupun yang akan ada di masa depan.
Reverse Evidentiary Analysis in Article 12 B Paragraph (1) A and B of Law Number 20 of 2001 Amendments to Law Number 31 of 1999 Concerning The Eradication of Corruption Delvin Akbar; Ariawan Gunadi
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 1 No. 10 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v1i10.78

Abstract

The purpose of this study is to analyze the philosophical basis of the reverse proof system for future Gratification corruption crimes and the formulation of norms for the reverse proof system for future Gratification corruption crimes. The research method used in this study is normative juridical with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study are the philosophical basis of the reverse proof system for the crime of graft corruption related to bribery Article 12 B, namely that both the public prosecutor and the defendant are obliged to prove but the public prosecutor alone proves the gift received by the recipient of the gratuity while the defendant proves that the gratuity is not a bribe, has nothing to do with position and does not conflict with their duties or obligations. The construction of legal substance, which directs the formulation of reverse evidentiary norms with an emphasis on legislative policies according to the 2003 CAC as a characteristic of the combination of the hukum umum and hukum sipil legal systems as a legal system.