<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Informan penelitian ini adalah Komisioner KPU Divisi Perencanaan Informasi dan Data KPU Kabupaten Situbondo, PPDIS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo), penyandang disabilitas. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas, sudah terlaksana dengan baik. Penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasinya melalui forum yang diadakan paslon dan sosialisasi. Penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih sendiri paslon yang ingin dicoblosnya. Penyandang disabilitas sudah mampu menjadi anggota atau pengurus dari organisasi masyarakat. Penyandang disabilitas bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas agar pemenuhan hakhaknya terpenuhi. Berperan serta aktif dalam pemilihan bupati sudah dapat dilakukan penyandang disabilitas, namun untuk menjadi pelaksana pemilihan belum dapat dilakukan karena terbentur pendidikan yang mereka miliki. Aksesibilitas sarana dan prasarana pemilihan bupati sudah baik meskipun terdapat akses menuju TPS yang tidak ramah dan kotak suara yang tingginya di atas 100cm. Sosialisasi pemilu sebagai pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sudah bagus dengan adanya simulasi pemungutan suara dan video tahapan pemilihan.]]>
