<![CDATA[Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku yang terletak pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) pesisir Pulau Ambon memerlukan upaya mitigasi bencana tsunami mengingat 40% kejadian tsunami yang tercatat di Indonesia selama rentang tahun 1600-2015 terjadi di wilayah Maluku. Pembuatan peta risiko bencana tsunami adalah salah satu upaya mitigasi dengan memetakan tingkat risiko dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pada penelitian ini pemetaan risiko tsunami akan menggunakan Model Crunch dengan parameter yang mengacu pada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Model Crunch, tingkat risiko tsunami diperoleh dari hasil perkalian tingkat ancaman dan tingkat kerentanan. Pemetaan tingkat ancaman menggunakan metode Hloss dengan model tsunami setinggi 10 meter. Pemetaan tingkat kerentanan menggunakan metode overlay dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk penentuan bobot tiap parameter. Parameter tingkat kerentanan terdiri atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kontribusi PDRB, dan lingkungan. Hasil penelitian risiko bencana tsunami diperoleh bahwa pesisir Kota Ambon didominasi oleh tingkat risiko rendah dengan luas 386,699 Ha atau 89,256% dari total wilayah berisiko. Tingkat risiko sedang memiliki luas 43,962 Ha (10,147%) yang terdiri atas Kecamatan Sirimau dengan luas 26,836 Ha dan Kecamatan Nusaniwe dengan luas 17,125 Ha. Dua kelurahan memiliki risiko tinggi terhadap tsunami yaitu Kelurahan Silale dan Kelurahan Waihaong dengan luas wilayah berisiko masing-masing sebesar 1,964 Ha dan 2,172 Ha. Tingkat risiko tsunami di Kota Ambon dapat dikatakan rendah berdasarkan hasil pengolahan yang telah diperoleh. Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang kurang merata dan cenderung berpusat di Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Nusaniwe.]]>
