Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Nathanael Telaumbanua
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Comparison Analysis of Open and Closed Proportional Election Systems in the Perspective of State Law in Indonesia Samantha Elizabeth Fitzgerald; Nathanael Telaumbanua; Rasji Rasji
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.695

Abstract

The development of elections in Indonesia has two systems, namely, closed proportional system and open proportional system. Both electoral systems have their own advantages and disadvantages. The implementation of both electoral systems has significant legal and political implications in the context of state law in Indonesia. This background explanation illustrates the existence of legal problems related to the electoral system in Indonesia and the legal implications of the application of each electoral system. The research used in this research is a combination of conceptual approach with comparative approach. The comparative analysis of open and closed proportional electoral systems in the perspective of state laws in Indonesia is conducted. It can be concluded that the implementation of an open or closed system cannot be viewed as a single solution to all legal problems in the country. Decisions on the most suitable electoral system for Indonesia must consider aspects of democracy, political participation, justice, and political stability. The selection of the right electoral system will have significant implications in building a democratic and effective political system.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MENGGUNAKAN MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN TANPA IZIN PEMILIK MEREK MENURUT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG Jeane N. Sally; Dony Agus Prakosi; Nathanael Telaumbanua; Putri Khalisha Humaira Yusuf; Chelsea AngellicaWijaya; Dita Saraswati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4451-4460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tetkait bagaimana perlindungan menggunakan merek terkenal dalam kasus Pierre Cardin tanpa izin pemilik merek berdasarkan Putusan No.49L/Pdt.Sus-HKI/2018.  Adapun hasil penelitiannya yakni sebagai berikut.  Putusan PN No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST Jo Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin tidak mempertimbangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara normatif.  Hal ini dikarenakan hakim dalam pertimbangannya wajib mempertimbangkan Konvensi Paris sebagai dasar hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.  Lebih tepatnya pada Pasal 16 TRIPs.   Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin yang telah didaftarkan oleh Alexander Satryo Wibowo (WNI) telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) UU Merek.  Metode penulisan yang dipakai yakni berupa penelusuran literatur hukum normatif yang terdiri atas beberapa asas hukum terkait, sistematika hukum, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach. Kesimpulan yang didapat adalah hakim telah memberikan mispersepsi yang salah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut hingga tafsiran tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Kovensi Paris. Maka dari itu, kami ingin mengulasnya menjadi suatu artikel hukum dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin Tanpa Izin Pemilik Merek Menurut Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49L/PDT.SUS-HKI/2018.
Co-Authors Chelsea AngellicaWijaya Dita Saraswati Dony Agus Prakosi Jeane N. Sally Putri Khalisha Humaira Yusuf Rasji Samantha Elizabeth Fitzgerald