Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Clara Agustine Pradinata
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Juridical Study of Administrative Violations in General Elections in Accordance with Bawaslu Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 2022 Clara Agustine Pradinata; Ivana Kurniawan; Michelle Abigail Suganda; Ferdiansyah Prawira
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.755

Abstract

The purpose of this study is to find out how the Juridical Study of Administrative Violations in Elections According to the RI Bawaslu Regulation No. 8 of 2022 and what are the problems that are often encountered in resolving election administration violations in accordance with RI Bawaslu Regulation No. 8 of 2022, and how efforts are being made to overcome them. This study uses a normative juridical approach to analyze and interpret legal regulations related to the settlement of administrative violations. The results of the study stated that in handling election administration violations, Bawaslu has an important role. They carry out inspections, investigations, and collection of evidence regarding reported or detected administrative violations. Bawaslu also plays a role as a mediator in resolving disputes, provides administrative sanctions to perpetrators of violations, and monitors and supervises the conduct of elections. In resolving election administration violations, Bawaslu faces several problems such as limited resources, complexity of cases, and differences in the interpretation of rules.
Legalitas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Tanpa Penutupan Perusahaan Dalam Hukum Ketenagakerjaan Clara Agustine Pradinata; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi tanpa disertai penutupan perusahaan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja dalam kondisi tersebut. Isu ini menjadi penting karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan mengenai efisiensi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK karena efisiensi tanpa penutupan perusahaan secara normatif dimungkinkan, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai efisiensi. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja belum sepenuhnya optimal, baik dari segi preventif maupun represif, karena adanya potensi penyalahgunaan alasan efisiensi oleh pengusaha serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna menjamin keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja serta menciptakan kepastian hukum.
Co-Authors Ferdiansyah Prawira Gunardi Lie Ivana Kurniawan Michelle Abigail Suganda