Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Juridical Study of Administrative Violations in General Elections in Accordance with Bawaslu Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 2022 Clara Agustine Pradinata; Ivana Kurniawan; Michelle Abigail Suganda; Ferdiansyah Prawira
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.755

Abstract

The purpose of this study is to find out how the Juridical Study of Administrative Violations in Elections According to the RI Bawaslu Regulation No. 8 of 2022 and what are the problems that are often encountered in resolving election administration violations in accordance with RI Bawaslu Regulation No. 8 of 2022, and how efforts are being made to overcome them. This study uses a normative juridical approach to analyze and interpret legal regulations related to the settlement of administrative violations. The results of the study stated that in handling election administration violations, Bawaslu has an important role. They carry out inspections, investigations, and collection of evidence regarding reported or detected administrative violations. Bawaslu also plays a role as a mediator in resolving disputes, provides administrative sanctions to perpetrators of violations, and monitors and supervises the conduct of elections. In resolving election administration violations, Bawaslu faces several problems such as limited resources, complexity of cases, and differences in the interpretation of rules.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Renggi Pramita; Michelle Abigail Suganda; Partermutios Susilo Putra Sukur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6944

Abstract

Di era globalisasi, masyarakat seluruh dunia khususnya Indonesia terus mendorong perkembangan e-commerce yang belum sepenuhnya terlindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berkaitan dengan masalah tersebut, tulisan ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya implementasi dari UUPK ini sendiri guna melindungi konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi: perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah baik yang melalui peradilan maupun di luar peradilan. Dimasa mendatang perlindungan konsumen haruslah bersifat preventif dan diperlakukan sinergisitas antar peraturan yang di buat pemerintah agar terdapat perlindungan hukum yang semakin lengkap bagi konsumen.