Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Ade Yuliany Siahaan
Universitas Darma Agung, Medan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online Ade Yuliany Siahaan; Fitriani F
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 4 (2023): July
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8133281

Abstract

Maraknya perusahaan penyedia jasa pinjaman online pada era digital sekarang ini, membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan khusus maupun kebutuhan sehari-hari. Beberapa kemudahan ditawarkan demi menarik konsumen serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat menjadi celah bagi seseorang untuk berbuat curang dalam mendapatkan dana dengan cepat. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang bisa terjadi ialah seseorang dapat mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan data pribadi (KTP) milik oranglain. Maka dengan itu penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online” ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pinjaman online menurut aturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan penyalahgunaan KTP oranglain untuk pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan teori penelitian yang digunakan ialah teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan pendekatan dan teori penelitian yang digunakan maka penelitian ini menyimpulkan bahwasanya prosedur pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai pinjaman online. Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengatur terkait sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dalam transaksi pinjaman online dapat memberikan saksi administratif bahkan saksi kurungan pada pelaku tindak pidana tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online Ade Yuliany Siahaan; Fitriani F
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 4 (2023): July
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8133281

Abstract

Maraknya perusahaan penyedia jasa pinjaman online pada era digital sekarang ini, membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan khusus maupun kebutuhan sehari-hari. Beberapa kemudahan ditawarkan demi menarik konsumen serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat menjadi celah bagi seseorang untuk berbuat curang dalam mendapatkan dana dengan cepat. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang bisa terjadi ialah seseorang dapat mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan data pribadi (KTP) milik oranglain. Maka dengan itu penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online” ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pinjaman online menurut aturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan penyalahgunaan KTP oranglain untuk pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan teori penelitian yang digunakan ialah teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan pendekatan dan teori penelitian yang digunakan maka penelitian ini menyimpulkan bahwasanya prosedur pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai pinjaman online. Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengatur terkait sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dalam transaksi pinjaman online dapat memberikan saksi administratif bahkan saksi kurungan pada pelaku tindak pidana tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TINDAK PIDANA PENELANTARAAN RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM Fitriani; Ade Yuliany Siahaan
Grondwet Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v3i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT dan Hukum Islam, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku menurut UU PKDT dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakam metode yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan penelantaran rumah tangga meliputi perbuatan tidak memberikan kehidupan kepada anggota keluarga, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga, dan penelantaraan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Dalam UU PKDRT terhadap pelaku dijatuhi Pidana Penjara paling lama 3 tahun atau denda sebanyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), sedangkan di dalam hukum Islam hakim memiliki kewenangan untuk menjual harta benda milik pelaku untuk diserahkan ke pada korban, jika pelaku tidak memiliki harta benda, maka hakim berhak menahan berdasarkan gugatan istri, selain itu menurut hukum islam jika suami kesulitan memberikan nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan cerai.
Co-Authors Fitriani Fitriani F