Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen INFO ARTHA JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Rahadi Nugroho, Rahadi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
FAKTOR - FAKTOR YANG MENENTUKAN BESARAN SHADOW ECONOMY PADA BRICS COUNTRIES DAN INDONESIA Saputra, Acwin Hendra; Nugroho, Rahadi
JURNAL INFO ARTHA Vol 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.32 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i1.68

Abstract

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK Nugroho, Rahadi; Rosidy, Devandanny
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.967 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.563

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of proportion of  independent commissioner and executive’s compensation on tax aggressiveness. This research uses quantitative method by using panel data regression analysis. The population in this research is all financial sectors firm listed in the Indonesia Stock Exchange in the year 2014 - 2017. The sample was selected by using purposive sampling method and acquired 59 firms and 236 observations. The result of this study indicates that executive’s compensation has negative effect on tax aggressiveness. On the other hand, Proportion of independent commissioner has positive effect on tax aggressiveness.. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 sampai dengan 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 59 perusahaan dan 236 observasi. Penelitian ini menyimpulkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, proporsi komisaris independen berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak. 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25/29 ORANG PRIBADI Ramadhani, Iswahyu; Nugroho, Rahadi
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i1.612

Abstract

This study aims to examine the effect of regional GDP per capita, economic activities, number of workforce, number of tax service office, and trade openness on tax capacity of income tax article 21 and individual tax article 25/29 to find out if there factors that can be used in determining the target of individual income tax in each region. This research is quantitative research with multiple linear regression. The sample used in this research is data from 34 Province in Indonesia from 2015 to 2017 with total of 102 observations. The model examination is conducted by panel data regression with random effect model. The result of this study shows that the regional GDP per capita, economic activities, and number of workforce is significantly associated to tax capacity of income tax article 21 and individual tax article 25/29. Furthermore the trade openness is not associated to tax capacity of income tax article 21 and individual tax article 25/29.
APAKAH PASAR BEREAKSI TERHADAP PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)? Hidayatulloh, Taufiq; Nugroho, Rahadi
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 1 (2020): Fasilitas di Masa Pandemi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v2i1.1006

Abstract

AbstrakTujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap penerbitan Undang-Undang Tax Amnesty menggunakan metode event study. Penelitian dilakukan terhadap 97 emiten yang tergolong ke dalam indeks KOMPAS100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode pengamatan selama 106 hari. Teknik analisis adalah menggunakan paired samples t-test pada tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah penerbitan Undang-Undang Tax Amnesty. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return maupun rata-rata aktivitas volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah peristiwa. Meskipun dipandang oleh investor sebagai good news, kebijakan tax amnesty tidak memiliki kandungan informasi yang kuat. AbstractThe main objective of the study is to analyze the capital market reaction to the issuance of Tax Amnesty Law using the method of event study. The study was conducted on 97 issuers belonging to the KOMPAS100 index listed on the Indonesia Stock Exchange within the 106-day observation period. The analytical technique is using paired samples t-test on three days before and three days after the issuance of the Tax Amnesty Act. The result of the research shows that there is no significant difference of average abnormal return as well as the average activity of stock trading volume between before and after the event. Although viewed by investors as good news, the tax amnesty policy does not have significant information content.
Pendampingan Penilaian Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Menara Telekomunikasi Yonimurwanto, Nugroho; Aribowo, Irwan; Nugroho, Rahadi
Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21632/jpmi.5.1.35-42

Abstract

Implementasi otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya. Pada tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo merencanakan melakukan pemutakhiran basis data objek bangunan khusus sebagai dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang baru. Objek pajak bumi dan bangunan prioritas pada tahun 2022 adalah menara telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melihat adanya potensi yang besar dari keberadaan objek bangunan khusus untuk meningkatkan pendapatan dari PBB-P2. Saat ini hanya terdapat tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tujuh tenaga kontrak yang menangani pemutakhiran data objek pajak dan keseluruhannya belum mendapatkan pembekalan atau pelatihan mengenai tata cara penilaian objek pajak khusus menara telekomunikasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dalam tiga hari. Hari pertama, kegiatan dilakukan melalui pendampingan berupa pembekalan materi untuk persiapan praktik lapangan penilaian tanah dan bangunan menara telekomunikasi. Pada pelaksanaan hari kedua, dilakukan pendampingan melalui praktik penilaian tanah dan bangunan objek khusus menara telekomunikasi. Dalam kegiatan pendampingan praktik tersebut dipilih beberapa objek penilaian berupa menara telekomunikasi yang diperkirakan dapat mewakili varian objek PBB yang ada di daerah Kulon Progo. Dalam kegiatan penilaian lapangan ini, setiap kelompok didampingi oleh Tim Dosen PKN STAN. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada hari ketiga berupa pendampingan pemaparan atas hasil praktik lapangan penilaan. Kertas kerja Penilaian yang telah dipaparkan kemudian di review oleh Tim dosen PKN STAN.
Analisis Kepatuhan Pajak Pekerja Muda Indonesia dengan Pendekatan Motivational Posture Theory Utomo, Priandaru Wahyu; Nugroho, Rahadi; Cahyani, Galuh Dwi
Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Vol. 6 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jakman.v6i2.2991

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the tax compliance of the younger generation in Indonesia using the Motivational Posture Theory approach.Methodology/Approach: The study was conducted by distributing an online questionnaire to prospective respondents through various channels and analyzed using linear regression.Results/Findings: The results show that the postures of commitment, capitulation, disengagement, and game playing significantly influence the tax compliance of young workers in Indonesia, while the posture of resistance has no significant impact on tax compliance among young workers in Indonesia.Conclusions: This study shows that in the context of tax compliance of young workers in Indonesia, the motivational postures of commitment and capitulation play an important role in increasing tax compliance, while disengagement and game playing actually decrease tax compliance. Commitment, which reflects trust in the tax system, and capitulation, which reflects recognition of the tax authority, have a significant positive impact on tax compliance. Conversely, disengagement, which reflects the psychological separation of taxpayers from the tax authority, and game playing, which reflects efforts to find loopholes to avoid taxes, contribute to decreasing tax compliance. Limitations: The distribution of the online questionnaire through various channels needs to be followed up with approaches to different young worker communities in order to obtain a larger and more representative sample.Contribution: Research on tax compliance among the younger generation is still very rare in Indonesia, so this study provides some insights into the tax compliance of the younger generation.
Optimalisasi Kepatuhan Pajak Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian SPT Orang Pribadi Aribowo, Irwan; Fahmi, Anisa; Nugroho, Rahadi
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 8, No 2 (2025): MEI 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v8i2.2962

Abstract

Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Meskipun rasio kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terus meningkat, masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam pengisian dan pelaporannya, terutama melalui e-Filing. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan pengetahuan perpajakan serta minimnya pendampingan dalam proses pelaporan pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, PKN STAN bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren mengadakan program pengabdian masyarakat bertajuk “Optimalisasi Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2024.” Kegiatan ini dilaksanakan dari Februari hingga Juni 2024 dengan metode sosialisasi dan pendampingan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan instansi perpajakan efektif dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat. Oleh karena itu, program serupa direkomendasikan untuk diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.
Pilihan Layanan Multikanal Wajib Pajak Safitra, Dhian Adhetiya; Muamarah, Hanik Susilawati; Nugroho, Rahadi
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol. 12 No. 2 (2023): Nominal September 2023
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/nominal.v12i2.59070

Abstract

ABSTRACTThe current tax service channel allows taxpayers to access online services. However, online services are not always the taxpayer's choice. This study aims to determine the preferences of the tax service channel selection. Qualitative research was conducted through interviews with 7 (seven) informants. The results show that there are several preference groups for service channels [1] click (online) channel is preferred for basic information search, [2] conversation application for information on procedure/rule changes, and [3] counter for application troubleshooting information. All taxpayers choose the call channel as their last preference.   DJP can optimize the role of the community as a partner in providing tax-related information through community coalition action. The community can be a complement to tax officers in providing correct information about taxes. The channels that can be used are click and counter. However, a gradual tax education mechanism is needed for community members, so that the information they convey is precise and accurate.Keywords: click,call, counter, multichannel, services, taxABSTRAKKanal layanan pajak saat ini, dirancang agar wajib pajak mengakses layanan online. Namun layanan online tidak selalu menjadi pilihan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pemilihan kanal layanan pajak. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada 7 (tujuh) informan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kelompok preferensi kanal layanan yaitu [1] kanal click (online) lebih dipilih untuk pencarian informasi dasar, [2] aplikasi percakapan untuk informasi perubahan prosedur/aturan, dan [3] counter untuk informasi pemecahan masalah aplikasi. Seluruh wajib pajak memilih kanal call sebagai preferensi terakhir.   DJP dapat mengoptimalkan peran komunitas sebagai mitra untuk memberikan informasi terkait pajak melalui community coalition action. Komunitas dapat menjadi pelengkap petugas pajak dalam memberikan informasi yang tepat mengenai pajak. Kanal yang dapat digunakan adalah click dan counter. Namun, perlu mekanisme edukasi pajak secara bertahap terhadap anggota komunitas, agar informasi yang mereka sampaikan tepat dan akurat.Kata Kunci: Click, Call, Counter, Layanan Multikanal, Pajak
Co-Authors Acwin Hendra Saputra, Acwin Hendra Anisa Fahmi, Anisa Cahyani, Galuh Dwi Hidayatulloh, Taufiq Irwan Aribowo Muamarah, Hanik Susilawati Ramadhani, Iswahyu Rosidy, Devandanny Safitra, Dhian Adhetiya Utomo, Priandaru Wahyu Yonimurwanto, Nugroho