<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui bagaimana Tata kelola pemerintahan yang kredibel ditandai dengan membaiknya penguatan sistem birokrasi yang makin transparan, efektif dan dapat diandalkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kehidupan bermasyarakat pemerintah harus bisa hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Menciptakan pemerintahan yang terpercaya ditengah minimnya kepercayaan masyarakat kepadapemerintah merupakan pekerjaan khusus bagi para birokrat baik di tingkat daerah maupun pusat. Meskipun pada pelaksanaannya proses maupun tahapan pelaksanaan manajemen PNS belum serta merta langsung mengalami banyak perubahan.Kepala daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian di daerah ditentukan dengan proses pemilihan umum sebagai amanat pelaksanaan demokrasi yang diseleksi dengan sistem partai politik. Adanya intervensi membuat PNS tidak bebas bergerak dan mengemukakan pendapat dikarenakan suatu alasan kepentingan tidak lagi bisa memegang jabatan bagi yang sebelumnya mendapatkan jabatan atau sebaliknya dari yang belum pernah menduduki jabatan begitu antusias mendukung aktor politik dengan harapan jika yang didukung menjadi kepala daerah seorang PNS boleh dengan mudahnya mendapatkan jabatan tanpa melihat syarat dan ketentuan sebagai mana mestinya. Salah satu ketentuan didalamnya yakni ditetapkannya penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan lembaga yang secara langsung mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 0rang yang tersebar pada 8 kecamatan. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh penerapan pola meritsistem terhadap terciptanya birokrasi yang tidak baik do Kota Mataram dengan variabel Produktivitas Kerja,Kuantitas dan Kualitas Kerja,dan Prestasi Kerja.]]>
