Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD) BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Syukron Abdul Kadir
Universitas Widya Mataram
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analysis of Regional Regulation of Sleman Regency Number 15 Year 2020 Based on Local Wisdom Antonius Satriyo Adi Pradana; Syukron Abdul Kadir; Benedictus Hestu Cipto Handoyo
Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD) Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.327 KB) | DOI: 10.55927/sospolbud.v2i1.2796

Abstract

Sleman Regency Regional Regulation Number 15 of 2020 refers to concurrent government affairs that are not related to Basic Services, namely investment with the aim of encouraging investment and business activities, supporting economic growth, and contributing the public and private sectors to regional development through providing incentives and/or investment promotion. The purpose of this research is to find out whether there is politicization from the formation of this regulation, find out the form of local wisdom contained, and how far the usefulness of this regulation has been. The research conducted is normative legal research with descriptive research. The research concluded that this regulation aims to support the SLEMAN SEMBADA slogan, especially in terms of prosperity and equity. The benefits obtained are that it has succeeded in maintaining Sleman as the regency with the highest income in DIY Province.
Pungutan Biaya Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022 R Priyo Yuli Nurcahyo; Syukron Abdul Kadir; Jumadi
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 5 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study reviews the levy of tourism fees for the south coast of Bantul Regency Number 106 of 2022 which aims to ensure that local original income from the tourism sector increases fairly and in accordance with applicable regulations so as to avoid illegal levies carried out by irresponsible individuals. This research uses a qualitative approach with a type of literature study research. Data in this study was obtained from reviewing various books, journals, laws and other documents that can support the results of this study. The results of this study show that the contribution of tourism in Bantul Regency has a significant influence on regional income through the withdrawal of levies from tourist visitors. Local governments have regulated regulations related to the withdrawal of tourism levies, including levy rates, as well as procedures for collecting and paying levies. The establishment of policies related to tourism levies aims to ensure that local original revenues from the tourism sector increase fairly and in accordance with applicable regulations.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER Syukron Abdul Kadir
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1101

Abstract

ABSTRAK  Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik yang menuntut adanya pertukaran data pribadi. Kondisi ini di satu sisi memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai lex specialis. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan penegakan hukum, pembuktian digital, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, bentuk penyalahgunaan data pribadi meliputi pencurian identitas, phishing, jual beli data ilegal, dan peretasan sistem elektronik. Seluruh bentuk tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius terhadap perlindungan hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakatKata kunci: Data pribadi; tindak pidana siber, UU ITE, UU PDP, hukum pidana kejahatan siber
ESENSIALITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD Firman Tri Wahyuono; Syukron Abdul Kadir; Edy Chrisjanto; Said Munawar
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i1.12784

Abstract

This study examines the enforcement of the best interest of the child principle in child custody cases related to child neglect in the Indonesian legal system. This study uses normative legal research methods with approaches to legislation, conceptual, and comparative law, by analyzing national regulations and comparing child protection mechanisms in Sweden, Australia, and Canada. The results showed that the power of parents over children is not an absolute or invulnerable domain, but is limited by the obligation to protect the fundamental rights of children. the role of State parens patriae provides justification for state intervention in cases of child neglect through a system of mandatory reporting, Cross-Sector Coordination, as well as rehabilitative measures. However, law enforcement in Indonesia is still not effective due to weak institutional coordination, insufficient evidence, especially in cases of non-physical neglect, limited involvement of experts, and still strong cultural views that position child neglect as a private family affair. Hence the need for a systemic reform of the law, including the formulation of clearer indicators of child neglect, the strengthening of expertise-based evidence mechanisms, as well as the establishment of a victim-oriented rapid response system. Thus, state intervention is positioned as an essential legal and moral responsibility in protecting the rights of children, not as a form of violation of family privacy.
Kemiskinan dan Tindak Pidana Pencurian: Pendekatan Sosiologi Hukum di Indonesia Soma Baskoro; Pendi Wijaya; Arif Nurul Huda; Christina Ratri N; Syukron Abdul Kadir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2275

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengintegrasikan teori anomie Robert K. Merton, teori kontrol sosial Travis Hirschi, dan teori labeling Howard Becker sebagai kerangka analisis utama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menemukan korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka tindak pidana pencurian di berbagai provinsi di Indonesia. Mayoritas pelaku pencurian (75,40%) hanya berpendidikan SMP ke bawah, 77% tidak memiliki pekerjaan tetap, dan 76,80% berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000 per bulan. Analisis putusan pengadilan mengungkap adanya disparitas pemidanaan yang mencolok, di mana pelaku miskin yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 250.000 menerima hukuman penjara rata-rata 14 bulan, lebih berat dibandingkan pelaku mampu yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 75.000.000 namun hanya dihukum 8 bulan. Tingkat recidivisme pelaku dari kalangan miskin mencapai 64% dalam tiga tahun pertama setelah bebas, mengindikasikan kegagalan paradigma pemidanaan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif-punitive tanpa penanganan akar masalah kemiskinan struktural terbukti tidak efektif dan kontraproduktif. Diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, penguatan program perlindungan sosial, serta kebijakan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif sebagai respons yang lebih humanis terhadap relasi antara kemiskinan dan kejahatan pencurian di Indonesia.
Co-Authors Antonius Satriyo Adi Pradana Arif Nurul Huda Benedictus Hestu Cipto Handoyo Christina Ratri N Edy Chrisjanto Firman Tri Wahyuono Jumadi Pendi Wijaya R Priyo Yuli Nurcahyo Said Munawar Soma Baskoro